Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020
P. 11
Hingga saat ini, pemerintah tetap berkukuh tidak akan membatalkan UU Cipta Kerja. Pemerintah
justru terus menyusun sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan
omnibus law.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan pemerintah selalu membuka ruang komunikasi
kepada semua kelompok yang tidak setuju terhadap UU Cipta Kerja. Ruang komunikasi itu dibuka
lewat pembahasan empat RPP kluster ketenagakerjaan.
“Dalam pembahasan RPP kluster ketenagakerjaan, kami juga selalu mengundang stakeholder
ketenagakerjaan meski berbeda pandangan,” katanya.
Menurut Ida, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Namun, kata dia, hal
terpenting adalah semua pihak dapat saling memberikan masukan untuk menjalankan tujuan
UU Cipta Kerja, yaitu membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik.
DIKO OKTARA
CAPTION:
Massa yang tergabung dalam serikat buruh menggelar aksi menolak omnibus law di kawasan
Patung Kuda, Jakarta, 16 Desember lalu.
10
