Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020

Judul Polisi Dianggap Batasi Demonstran Penentang Omnibus Law
Nama Media Koran Tempo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg21
Jurnalis DIKO OKTARA
Tanggal 2020-12-30 06:02:00
Ukuran 245x169mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 161.700.000

News Value Rp 808.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami melakukan aksi di beberapa daerah dan mengajak
menaikkan tagar di media sosial karena kondisi Covid-19 masih zona merah. Sudah ribuan buruh
positif di pabrik-pabrik serta puluhan buruh sudah meninggal

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Jadwal sidang berikutnya masih menunggu kabar karena
Mahkamah Konstitusi mendahulukan sidang pemilihan kepala daerah

neutral - Riden Hatam Aziz (Anggota KSPI) Kami oke. Kami juga diminta rapid test. Kami rapid
test, hasilnya non-reaktif

negative - Herlina (Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI))
Hitungannya memang cuma 10 menitan. Itu pun kami baru berkumpul hitungannya. Baru mau
mulai, sudah dibubarkan

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam pembahasan RPP kluster
ketenagakerjaan, kami juga selalu mengundang stakeholder ketenagakerjaan meski berbeda
pandangan

Ringkasan

Kelompok buruh kembali berunjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, kemarin. Mereka berunjuk rasa secara serentak di berbagai daerah.
Di Ibu Kota, buruh berdemonstrasi di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi dilakukan lantaran
perjuangan untuk meminta pembatalan UU Cipta Kerja harus terus berlanjut, baik lewat uji
materi di Mahkamah Konstitusi maupun demonstrasi di lapangan dan secara virtual. Hingga saat
ini, pemerintah tetap berkukuh tidak akan membatalkan UU Cipta Kerja. Pemerintah justru terus
menyusun sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan omnibus
law. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan pemerintah selalu membuka ruang
komunikasi kepada semua kelompok yang tidak setuju terhadap UU Cipta Kerja. Ruang
komunikasi itu dibuka lewat pembahasan empat RPP kluster ketenagakerjaan.

8