Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 178

Baru  di  Kemmaker  dan  menindaklanjuti  arahan  Presiden  RI  yang  menginstruksikan  agar
              Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro.
              "Sesuai arahan Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah, para pegawai yang bekerja pada tiap unit
              kerja dapat melaksanakan Work From Office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai
              dengan  pertimbangan  bahwa  wilayah  kabupaten/kotanya  berada  dalam  zona  merah,"  kata
              Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi di Jakarta, Senin (21/6).

              Pegawai  pada  tiap  unit  kerja  Kemnaker  yang  berada  dalam  wilayah  kabupaten/kota  berada
              dalam zona kuning atau zona oranye, dapat melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah
              pegawai. Protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di lingkungan kantor.

              Kebijakan ini diambil sebagai upaya pelindungan para pegawai beserta keluarga dan masyarakat
              di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran Covid-19.

              Namun, kata Sekjen Anwar, dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis mikro ini harus tetap
              memperhatikan target kinerja unit kerja dan target kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
              telah ditentukan.

              "WFH  itu  bukan  berarti  berarti  libur.  Jadi  target  unit,  kinerja  ASN  dan  layanan  tetap  harus
              dilaksanakan," katanya.

              Dia juga mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sementara
              kepada ASN yang melakukan WFH agar tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
              "Ketika ASN melakukan WFH jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua
              orang harus mematuhi protokol kesehatan," ucapnya.

              Kebijakan internal Kemnaker ini diberlakukan di semua kantor Kemnaker yang berada di pusat
              maupun kantor unit pelaksana teknis pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.






































                                                           177
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183