Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 176
"Gelombang PHK diperkirakan meningkat apabila pemerintah terlambat berikan kompensasi ke
usaha yang rugi selama lockdown," tegas Bhima.
Sebelumnya, petisi online yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan
karantina wilayah muncul dan ramai diperbincangkan. Petisi online itu diajukan lantaran kasus
COVID-19 di Indonesia yang terus melonjak.
Petisi online itu dibuat melalui Google Document oleh beberapa pihak yang menyebut dirinya
Lapor COVID-19 pada Jumat pekan lalu. Petisi itu disertai surat terbuka yang ditujukan kepada
Jokowi. Hingga kini sudah ada hampir 2.500 orang yang meneken petisi tersebut.
"Mengeluarkan keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan
fisik, dengan sanksi yang tegas, serta memberi dukungan kepada masyarakat yang
membutuhkan bantuan sosial," bunyi surat terbuka petisi tersebut.
Di sisi lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X juga
bicara soal kemungkinan lockdown sebagai solusi atas kenaikan kasus virus Corona atau COVID-
19 di wilayahnya.
Sultan menyebut lockdown sebagai salah satunya jalan setelah PPKM (Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tak efektif di lapangan.
"PPKM ini kan sudah bicara nangani RT/RW (mengatur masyarakat paling bawah). Kalau
realitasnya masih seperti ini mau apa lagi, ya lockdown," tegas Sultan diwawancarai wartawan
di Kantor Gubernur DIY, kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kemantren Danurejan, Jumat
(18/6/2021).
Pakar kesehatan juga buka suara soal usulan lockdown . Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan
Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra menilai situasi COVID-19 usai 15 bulan berjalan tak
kunjung terkendali di tengah penanganan Corona yang tak efektif.
Dia meminta pemerintah melakukan PSBB ketat secara nasional. Ataupun yang ekstrem
melakukan lockdown secara regional.
"Pemerintah harus berani radikal opsinya cuma dua, PSBB nasional pada bentuk semula atau
pun lockdown regional, terbatas pada pulau besar seperti pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan,
dilakukan secara berkala. Usul yang paling radikal tentu lockdown regional ya, artinya ini bentuk
paling logis," tegas Hermawan dalam diskusi bersama CISDI, Minggu (20/6/2021).
175
