Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021

KORBAN PHK TAK BISA KLAIM JKP TAHUN INI

Tahun ini, korban pemutusan hubungan kerja atau PHK belum bisa memanfaatkan program
jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan karena adanya
ketentuan lama pembayaran iuran. Saat program itu berlaku pun, perlu dipastikan bahwa pekerja
akan menerima haknya.

Pelaksanaan program tersebut diatur Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah (PP)
37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Beleid ini merupakan
aturan turunan Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja itu diteken Jokowi dan
diundangkan pada 2 Februari 2021.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK ditugaskan
sebagai pelaksana program JKP. Jika para pekerja ingin memperoleh manfaat JKP, maka mereka
harus aktif di program jaminan sosial, yakni di BPJAMSOSTEK dan BPJS Kesehatan.

Pasal 18 PP 37/2021 mengatur ketentuan pemberian manfaat JKP bagi peserta jaminan sosial.
Salah satu ketentuannya yakni peserta tersebut aktif membayar iuran paling sedikit 12 bulan ke
belakang, lalu dalam 24 bulan terakhir harus terdapat pembayaran iuran paling sedikit 6 bulan
berturut-turut.

Bisnis memperoleh informasi bahwa perhitungan batas minimal keaktifan peserta atau
pembayaran iuran untuk memenuhi syarat dalam menerima manfaat JKP adalah sejak PP
37/2021 terbit. Artinya, perhitungan dimulai per 2 Februari 2021.

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK
Irvansyah Utoh Banja mengonfirmasi bahwa perhitungan batas minimal keaktifan peseita itu
sesuai terbitnya aturan terkait.

"[Perhitungan] start sesuai PP 37/2021. Tahun ini belum [ada pembayaran klaim JKP]," ujar Utoh
kepada Bisnis, Senin (21/6).

Jika mengacu kepada ketentuan itu, maka pembayaran manfaat JKP baru dapat dilakukan pada
Februari 2022. Syarat terdapat pembayaran iuran minimal enam bulan berturut-turut pada kurun
Februari 2020-Februari 2022 pun harus terpenuhi.

Bisnis memastikan kembali kepada Utoh terkait dengan nasib para peserta aktif BPJAMSOSTEK
yang terkena PHK sebelum Februari 2022 dan memenuhi kriteria, apakah bisa tetap menerima
JKP, menerima tetapi pembayarannya mulai Februari 2022, atau tidak dapat menerima. Namun,
pesan Bisnis belum direspons kembali.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa adanya ketentuan batas waktu
minimal pembayaran iuran dari peserta bertujuan agar alokasi iuran untuk JKP dapat terkumpul,
sehingga dapat dibayarkan untuk manfaat.

Menurutnya, perhitungan pembayaran iuran paling sedikit 12 bulan adalah sejak PP 37/2021
terbit, yakni pada 2 Februari 2021. Artinya, peserta baru dapat memperoleh manfaat JKP mulai
Februari 2022, dengan memenuhi ketentuan yang ada.

"Dalam JKP memang mengiur setahun dulu baru dapat manfaat, misalnya saya selama ini
enggak ikut JKP, maret 2022 saya ikut, lalu Juli 2022 saya kena pemutusan hubungan kerja
[PHK], saya belum dapat manfaat. Namun, bagi pekerja sekarang yang sudah mengiur dari
Februari 2021, nanti Februari 2022 jika terkena PHK bisa dapat manfaat," ujar Timboel kepada
Bisnis.

27