Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 47
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa adanya ketentuan batas waktu
minimal pembayaran iuran dari peserta bertujuan agar alokasi iuran untuk JKP dapat terkumpul,
sehingga dapat dibayarkan untuk manfaat.
Menurutnya, perhitungan pembayaran iuran paling sedikit 12 bulan adalah sejak PP 37/2021
terbit, yakni pada 2 Februari 2021. Artinya, peserta baru dapat memperoleh manfaat JKP mulai
Februari 2022, dengan memenuhi ketentuan yang ada.
"Dalam JKP memang mengiur setahun dulu baru dapat manfaat, misalnya saya selama ini
enggak ikut JKP, maret 2022 saya ikut, lalu Juli 2022 saya kena pemutusan hubungan kerja
[PHK], saya belum dapat manfaat. Namun, bagi pekerja sekarang yang sudah mengiur dari
Februari 2021, nanti Februari 2022 jika terkena PHK bisa dapat manfaat," ujar Timboel kepada
Bisnis, Senin (21/6/2021) malam.
Dia menjabarkan bahwa setelah terkena PHK, pekerja perlu membawa dokumen terkait
pemutusan itu ke pengadilan hubungan industrial. Nantinya, pengadilan akan menerbitkan akta
bukti perjanjian bersama, dokumen yang menjadi syarat untuk memperoleh manfaat JKP.
Skema itu berlaku jika PHK berlangsung sesuai kesepakatan pemberi kerja dan pekerja. Jika
terjadi perselisihan dan harus terdapat persidangan, maka putusan pengadilan yang menentukan
seorang pekerja dinyatakan PHK atau tidak, yang menjadi acuan berhak tidaknya memperoleh
manfaat JKP.
46
