Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 55
Judul PHK Menghantui, Pemerintah Perlu Beri Stimulus Selama PPKM
Nama Media bisnis.com
Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210621/12/1408355/phk-
menghantui-pemerintah-perlu-beri-stimulus-selama-ppkm
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-06-21 21:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah disebut perlu memikirkan penyaluran stimulus kepada untuk menangkal maraknya
perumahan tenaga kerja menyusul kebijakan pengetatan PPKM yang diterapkan akibat
melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE)
Mohammad Faisal menilai salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk
mencegah hal tersebut adalah dengan menyalurkan subsidi gaji untuk pekerja. Terutama di
sektor yang berpotensi paling terdampak, seperti di pusat perbelanjaan dan restoran.
PHK MENGHANTUI, PEMERINTAH PERLU BERI STIMULUS SELAMA PPKM
JAKARTA - Pemerintah disebut perlu memikirkan penyaluran stimulus kepada untuk menangkal
maraknya perumahan tenaga kerja menyusul kebijakan pengetatan PPKM yang diterapkan
akibat melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai salah satu hal yang
perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mencegah hal tersebut adalah dengan
menyalurkan subsidi gaji untuk pekerja. Terutama di sektor yang berpotensi paling terdampak,
seperti di pusat perbelanjaan dan restoran.
"Pemerintah harus memikirkan stimulus yang tepat sasaran. Perlu dipertimbangkan subsidi gaji
bagi para pekerja yang sektornya bakal terdampak parah," ujar Faisal, Senin (21/6/2021).
Tidak hanya bantuan dari pemerintah, Faisal menilai pelaku usaha juga perlu menjadi lebih
inovatif dalam menyikapi situasi karena tidak ada jaminan kondisi kurang menguntungkan saat
ini akan berakhir dalam jangka pendek.
Kendati demikian, perusahaan-perusahaan di Tanah Air diperkirakan tidak akan mengambil
langkah lebih jauh dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebab, kata Faisal, perusahaan cenderung hanya akan merumahkan pekerjanya dengan
pertimbangan tidak perlu memberikan pesangon yang jumlahnya jauh lebih signifikan.
54
