Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 7
Judul Diusulkan, Pengelolaan UPTD BLK oleh Pusat
Nama Media Kedaulatan Rakyat
Newstrend BLK di Bantul
Halaman/URL Pg3
Jurnalis zie
Tanggal 2021-06-22 07:59:00
Ukuran 119x151mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 13.090.000
News Value Rp 39.270.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Abdul Halim Muslih (Bupati Bantul) Usulan pengalihan UPTD BLK agar menjadi UPTP
dan dikelola Kemenaker dilakukan karena saat ini perkembangan dunia usaha demikian cepat,
bahkan dunia industri, baik pertanian dan semua sektor ini teijadi perkembangan tentang metode
dan teknologi
neutral - Abdul Halim Muslih (Bupati Bantul) Dengan beralihnya ke UPTP, maka nanti diharapkan
dan pastinya teknologi akan semakin membaik, manajemen semakin membaik, sehingga
pelatihan yang dilakukan di BLK ini efektif mampu menjawab tantangan dunia usaha
positive - Budi Hartawan (Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker) Tapi
standarnya internasional, jadi kita akan meningkatkan kapasitas daripada pelatihan yang ada di
UPTD ini bila menjadi UPTP, juga kita akan menyesuaikan seluruh kurikulum-kurikulum pelatihan
yang diminta oleh dunia usaha dunia industri
negative - Istirul Widilastuti (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Hansmigrasi (Disnakertrans)
Bantul) Padahal saat ini di BLK baru memiliki 2,5 hektare
Ringkasan
Pemkab Bantul mengusulkan pengalihan kewenangan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) dari daerah kepada pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja
sehingga menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP). Usulan tersebut disampaikan Bupati
Bantul, Abdul Halim Muslih, saat menerima kenjungan Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker, Budi Hertawan, beberapa waktu lalu.
DIUSULKAN, PENGELOLAAN UPTD BLK OLEH PUSAT
Pemkab Bantul mengusulkan pengalihan kewenangan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) dari daerah kepada pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja
sehingga menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP).
6