Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 80

Judul               Pembayaran Klaim JKP Baru Dapat Dimulai 2022, Ini Penjelasannya
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         https://finansial.bisnis.com/read/20210621/215/1408239/pembayaran-
                                    klaim-jkp-baru-dapat-dimulai-2022-ini-penjelasannya
                Jurnalis            Wibi Pangestu Pratama
                Tanggal             2021-06-21 18:45:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pembayaran manfaat bagi peserta program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dikabarkan
              tidak akan berjalan pada tahun ini seiring adanya ketentuan batas minimal lama pembayaran
              iuran dan keaktifan peserta. Pelaksanaan program tersebut diatur Presiden Joko Widodo dalam
              Peraturan  Pemerintah  (PP)  37/2021  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kehilangan
              Pekerjaan. Beleid yang merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta
              Kerja itu diteken Jokowi dan diundangkan pada 2 Februari 2021.



              PEMBAYARAN KLAIM JKP BARU DAPAT DIMULAI 2022, INI PENJELASANNYA

              JAKARTA -- Pembayaran manfaat bagi peserta program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP
              dikabarkan tidak akan berjalan pada tahun ini seiring adanya ketentuan batas minimal lama
              pembayaran iuran dan keaktifan peserta.

              Pelaksanaan program tersebut diatur Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah (PP)
              37/2021  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan.  Beleid  yang
              merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja itu diteken Jokowi
              dan diundangkan pada 2 Februari 2021.

              BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK ditugaskan sebagai pelaksana program JKP. Jika para
              pekerja ingin memperoleh manfaat JKP, maka mereka harus aktif di program jaminan sosial,
              yakni di BPJAMSOSTEK dan BPJS Kesehatan.

              Pasal 18 PP 37/2021 mengatur ketentuan pemberian manfaat JKP bagi peserta jaminan sosial.
              Salah satu ketentuannya yakni peserta tersebut aktif membayar iuran paling sedikit 12 bulan ke
              belakang, lalu dalam 24 bulan terakhir harus terdapat pembayaran iuran paling sedikit enam
              bulan berturut-turut.

              Bisnis  memperoleh  informasi  bahwa  perhitungan  batas  minimal  keaktifan  peserta  atau
              pembayaran  iuran  untuk  memenuhi  syarat  dalam  menerima  manfaat  JKP  adalah  sejak  PP
              37/2021 terbit. Artinya, perhitungan dimulai per 2 Februari 2021.


                                                           79
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85