Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JUNI 2021
P. 81
Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK
Irvansyah Utoh Banja mengonfirmasi bahwa perhitungan batas minimal keaktifan peserta itu
sesuai terbitnya aturan terkait.
"[Perhitungan] start sesuai PP 37/2021. Tahun ini belum [ada pembayaran klaim JKP]," ujar Utoh
kepada Bisnis, Senin (21/6/2021).
Jika mengacu kepada ketentuan itu, maka pembayaran manfaat JKP baru dapat dilakukan pada
Februari 2022. Syarat terdapat pembayaran iuran minimal enam bulan berturut-turut pada kurun
Februari 2020-Februari 2022 pun harus terpenuhi.
Bisnis memastikan kembali kepada Utoh terkait nasib para peserta aktif BPJAMSOSTEK yang
terkena PHK sebelum Februari 2022 dan memenuhi kriteria, apakah bisa tetap menerima JKP,
menerima tetapi pembayarannya mulai Februari 2022, atau tidak dapat menerima. Namun,
pesan Bisnis belum direspons kembali.
Selain syarat keaktifan peserta yang dilihat dari pembayaran iuran, penerima manfaat JKP pun
harus bersedia untuk bekerja kembali. Adapun, manfaat uang tunai yang akan diperoleh adalah
paling banyak enam bulan upah, dengan ketentuan 45 persen dari upah untuk tiga bulan
pertama dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya.
Terdapat pula manfaat akses informasi ke pasar kerja dan pelatihan kerja yang akan diberikan
BPJAMSOSTEK. Hal tersebut bertujuan agar para pekerja dapat kembali ke bursa tenaga kerja
dan menjadi produktif lagi.
80
