Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 139

Menteri  Ida Fauziyah  datang ke  Purbalingga  melihat rapid test masal untuk pekerja yang
              dilakukannya.
              Sementara kegiatan menteri tersebut bersifat resmi tercantum pada surat dari Dirjen Pembinaan
              Pengawasan  Ketenagakerjaan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  M.  Iswandi  Hari  kepada
              Gubernur Jawa Tengah Nomor B5/36/A.5.02.01/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 perihal
              pemberitahuan kegiatan  Menaker  dalam acara Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.

              Lalu, surat Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ghazmahadi Nomor
              B.5/2429/AS.03.02/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 kepada Kepala Dinakertrans Provinsi
              Jawa  Tengah  yang  meminta  untuk  disediakan  peserta  kegiatan  dan  petugas  pemeriksa
              kesehatan pada kegiatan Gerakan Pekerja Sehat di  Purbalingga. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
              Transmigrasi  Kabupaten  Purbalingga    Edhy  Suryono  mengaku  tidak  tahu  menahu  mengenai
              kegiatan Menteri Tenaga Kerja di Hotel Braling. Tidak ada surat resmi dari Kemenaker terkait
              kegiatan tersebut.

              "Penyelenggaranya  kemenaker  pusat.  Kami  tidak  mendapat  undangan.  Saat  saya  menelpon
              protokol menteri infonya kegiatan internal kementerian. Jadi kami dan  Bupati  tidak diundang,"
              tuturnya,Sabtu (22/8/2020).

              Sementara, pihaknya hanya diundang oleh Satuan Kerja Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah
              Banyumas untuk membahas teknis pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di PT. Boyang Industrial
              pada 18 Agustus 2020 tanpa adanya pemberitahuan kegiatan Menaker.

              "Yang mendapatkan surat dari Kementerian hanya dinas tenaga kerja provinsi," tutur dia.

              Terkait pemberian bantuan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas maupun program Tenaga Kerja
              Mandiri  (TKM),  kata  dia,  tidak  memberitahu  dengan  Dinas  tenaga  kerja  setempat.  Bahkan
              pihaknya juga tidak diajak berkoordinasi dari pihak kementerian.

              “Di  dalam  Juklak  maupun  Juknis,  terdapat  kewajiban  kami  untuk  memonitor  pada  saat
              pelaksanaanya. Kalau tidak diberitahu bagaimana kami memonitor," jelasnya.

              Bahkan pihaknya tidak mendapat jawaban saat menghubungi langsung Kementerian Tenaga
              Kerja menanyakan siapa saja yang memperoleh program BLK Komunitas. Hingga saat ini juga
              tidak tahu siapa saja yang bantuan tersebut.

              "Saya tidak tahu siapa saja yang mendapat bantuan itu," tutur dia. (rtp).




























                                                           138
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144