Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 172
Judul Kabar Gembira, Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bakal Ditunda hingga
Desember
Nama Media liputan6.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4336809/kabar-gembira-iuran-
bpjs-ketenagakerjaan-bakal-ditunda-hingga-desember
Jurnalis Pipit Ika Ramadhani
Tanggal 2020-08-22 12:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar mengenai penundaan iuran BPJS
Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek hingga Desember 2020.
KABAR GEMBIRA, IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAKAL DITUNDA HINGGA
DESEMBER
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar mengenai penundaan iuran BPJS
Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek hingga Desember 2020. Hal ini sebagai salah satu stimulus
untuk dunia usaha, industri dan bisnis. Saat ini, Menkeu mengaku tengah menunggu finalisasi
Peraturan Pemerintah (PP) terkait hal tersebut.
"Untuk BPJS tenaga kerja, PP-nya sedang dalam proses penyelesaian. Semoga bisa ditunda
sampai dengan Desember sehingga ini bisa meringankan," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan
Kongres 2 AMSI: Membangun Ekosistem Media Siber Berkelanjutan, Sabtu (22/8/2020).
Meski begitu, penundaan pembayaran iuran ini tidak berlaku untuk BPJS Kesehatan. Sri Mulyani
mengaku belum bisa memberikan keputusan apapun terkait kebijakan di BPJS Kesehatan.
"Untuk BPJS Kesehatan mungkin agak lebih rumit karena suasana kondisi kesehatan dari BPJS
Kesehatan sendiri mesti harus diperhatikan. Jadi aku belum bisa memberikan apa keputusan
untuk hal itu nanti akan kita lihat apakah perlu," ujarnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga membeberkan beberapa stimulus lain untuk industri. Diantaranya
ada relaksasi pajak dan diskon tarif listrik.
"BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menyatakan, terdapat 1.155.125 juta nomor rekening
yang bakal dihapus dari daftar 15,7 juta pekerja calon penerima subsidi upah atau gaji Rp 2,4
juta.
Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan, sebanyak 1,1 juta rekening peserta
tersebut berpotensi dicoret dari daftar penerima subsidi upah, lantaran masih tidak sesuai
171
