Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

bantuan. Sebab, seperti diberitakan sebelumnya, terdapat beberapakriteria untuk dapat
menerima bantuan sebesar Rp 2,4 juta tersebut.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tulungagung Gatot Prabowo
mengatakan, pihaknya hanya diberi mandat untuk melakukan pengumpulan dan pendataan
nomor rekening penerima subsidi di Tulungagung hingga 14 Agustus. Pengumpulan dan
pendataan nomor rekening dilakukan melalui bagian human resource development (HRD) setiap
perusahaan. Selanjutnya, kepu-tusan pemberian BSU sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, meru
pakan keputusan pemerintah pusat. "Kami hanya bertugas mengumpulkan data. Untuk kebijakan
memperoleh atau tidaknya, itu keputusan pemerintah pusat," jelasnya.

Dia melanjutkan, dari data yang dimiliki BP Jamsostek, sebanyak 20.394 karyawan tercatat
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah ini berasal dari 1.541 perusahaan. Namun dari
jumlah tersebut, tidak semua karyawan memenuhi kri-teria-kriteria yang telah diberikan oleh
pemerintah. Untuk itu, akan dilakukan proses verifikasi dan validasi. Beberapa waktu lalu dia
telah mengimbau bagi HRD di setiap perusahaan untuk melakukan updating data. Baik melalui
online maupun manual. Sesuai dengan peraturan, pihaknya hanya akan memverifikasi data-data
yang sudah di-update HRD masing-masing. Termasuk data pegawai yang menerima upah di
bawah Rp 5 juta per bulan. Tak hanya itu, juga sesuai dengan aturan beberapa kriteria penerima
BSU. Di antaranya pekerja tersebut merupakan WNI yang terdaftar di BPJamsostek. Status
kepesertaannya pun harus aktif dan rutin membayar iuran. Pekerja tersebut juga harus memiliki
rekening bank yang aktif. Sebab, bantuan akan langsung ditransfer ke rekening setiap penerima
upah. "Untuk itu, kemarin kami sudah melakukan sosialisasi agar menyertakan nomor rekening
dari masing-masing pekerja karena itu menjadi salah satu kriteria yang harus dipenuhi," ujarnya.

Disinggung mengenai kapan bantuan tersebut akan mulai dicairkan, dia mengaku tidakmenge-
tahui hal tersebut. Sebab, keputusan apa pun, baik mengenai jumlah penerima maupun besaran
yang diterima adalah keputusan pemerintah pusat. Pihaknya hanya diminta untuk menyiapkan
data. Seperti diberitakan sebelumnya untukmendorongpemulihan ekonomi, pemerintah
megeluarkan kebijakan BSU sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan ke depan bagi
karyawan non-ASN dan non-BUMN. (nda/ed/rka)

17