Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 227

Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan
              finalisasi  gelombang  pertama  daftar  calon  penerima  BSU.  Saat  ini,  BP  .Jamsostek  terus
              mengumpulkan data nomor rekening peserta dan secara simultan melakukan validasi atas data
              yang diterima.

              "Kami melakukan validasi secara berlapis untuk memastikan penerima BSU ini nantinya memang
              memenuhi kriteria yang ditentukan. Tujuannya, tidak lain untuk memastikan bantuan ini tepat
              sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Agus, Jumat
              (21/8).

              Pemerintah  melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan  akan  memberikan  subsidi  kepada  pekerja
              yang terdaftar di BP Jamsostek. Ketentuan umum penerima bantuan ini adalah pekerja dengan
              gaji  tidak  lebih  dari  Rp  sjuta  per  bulan.  Calon  penerima  program  subsidi  upah  diperkirakan
              berjumlah  15.7  juta  pekerja  yang  merupakan  peserta  aktif  BP  Jamsostek  yang  tersebar  di
              berbagai penjuru Indonesia.

              Untuk memastikan dana bantuan tepat sasaran, BP Jamsostek melakukan validasi awal yang
              dilakukan bersama pihak eksternal, yaitu perbankan. Pada tahap ini nomor rekening yang telah
              dikumpulkan  oleh  BP  Jamsostek  sebanyak  lebih  dari  13,5  juta  nomor  rekening  diseleksi
              berdasarkan  validitas  nomor  rekening,  seperti  keaktifan  dan  keabsahan  nomor  rekening.  BP
              Jamsostek melakukan validasi dengan 127perbankan yang ada di Indonesia.

              Kemudian,  BP  Jamsostek  melakukan  validasi  internal  atas  data kepesertaan  yang memenuhi
              criteria, yakni terkait keaktifan kepesertaan BP Jamsostek, batas maksimal upah yang ditetapkan,
              dan memastikan calon penerima BSU dari kategori pekerja penerima upah.

              BP  Jamsostek  juga  melakukan  validasi  berdasarkan  nomor  induk  kependudukan  yang
              disesuaikan  dengan  kepemilikan  rekening.  Ini  dilakukan  untuk  meminimalisasi  kemungkinan
              terjadinya penerima bantuan ganda karena yang bersangkutan tercatat aktif bekerja di lebih dari
              satu perusahaan yang berbeda.

              Pemerintah menganggarkan Rp 37.7 triliun untuk program subsidi pekerja terdampak Covid-19.
              Untuk nominal yang akan diterima nantinya ditentukan sejumlah Rp 600 ribu per bulan untuk
              satu orang pekerja selama empat bulan atau tiap pekerja bisa mendapatkan total Rp 2,4 juta.
              Skema pencairan atau transfer dana dilalaikan dua bulan sekaligus sebanyak dua kali.

              Dia menyebut, pelaksanaan transfer dana bantuan gelombang pertama rencananya diserahkan
              secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

              Percepat belanja

              Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyusun strategi untuk mempercepat
              realisasi belanja negara pada semester II tahun ini dengan menggelar rapat koordinasi di Nasa
              Dua, Bali. Sejumlah strategi disiapkan lewat instrumen belanja negara demi mendorong kembali
              pertumbuhan ekonomi yang telah terkontraksi.

              Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, percepatan belanja
              pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi
              tahun  ini.  Untuk  itu,  pemerintah  akan  mendorong  strategi  tersebut  dengan  berbagai  upaya
              ekstra.

              "Kami  juga  menyiapkan  sistem  motiitoring  dan  evaluasi  yang  rutin  dan  secara  regular
              dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini," kata Airlangga.

              Untuk mendukung percepatan belanja negara, terdapat usulan program yang sedang disiapkan.
              Hal itu, di antaranya, lewat pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah yang diatur oleh

                                                           226
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232