Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 230
Hingga Jumat (21/8/2020) siang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) telah mengumpulkan 13,6 juta nomor rekening pekerja dengan gaji bersih di bawah
Rp 5 juta per bulan, yang merupakan salah satu syarat penerima bantuan upah. Total ada 15,7
juta peserta aktif BP Jamsostek yang ditargetkan sebagai calon penerima bantuan. Namun, baru
7,5 juta pekerja yang sudah tervalidasi dan siap menerima bantuan subsidi upah.
Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan, proses validasi dilakukan tiga tahap
untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran, bisa membantu pekerja meningkatkan daya beli,
serta mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Tiga tahap itu, pertama, validasi
eksternal melalui kerja sama dengan 127 bank untuk mengecek validitas nomor rekening
peserta. Kedua, validasi di internal BP Jamsostek dengan mengacu pada kriteria Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-
19.
Ketiga, validasi internal dengan mengecek kesamaan identitas nomor rekening dan kepesertaan
pekerja di BP Jamsostek. Dari hasil validasi terakhir ini, ada 7,5 juta pekerja yang nomor
rekeningnya tidak bermasalah, memenuhi kriteria permenaker, serta identitas nomor rekening
dan kepesertaan BP Jamsostek sama. Berkaca dari proses validasi itu, lanjut Agus, peran aktif
perusahaan dibutuhkan untuk memperlancar proses penyaluran bantuan. Perusahaan diminta
aktif dan bergerak cepat. Hal ini karena beberapa pekerja yang data nomor rekening serta
kepesertaannya tidak valid dikembalikan lagi ke perusahaan untuk diperbaiki dan divalidasi
ulang.
"Dari validasi, banyak yang tidak valid. Misalnya banyak perusahaan mengirimkan nomor
rekening pekerja yang namanya ternyata berbeda dengan kepesertaan di BP Jamsostek atau
satu nomor rekening dipakai beberapa peserta. Bisa jadi pekerja ini tak punya rekening sehingga
memakai nomor rekening orang lain," kata Agus.
"Maka, mohon bantuan perusahaan untuk memfasilitasi mereka membuat nomor rekening,"
ucapnya.
Peran perusahaan juga dibutuhkan untuk memvalidasi data nomor rekening pekerja serta
memastikan kesahihan status upah bersih mereka. Data ini akan dikonfirmasi ulang oleh kantor
cabang BP Jamsostek ke tiap perusahaan. Hal ini karena ada beberapa peserta yang akhirnya
ditolak karena tak sesuai kriteria, seperti upah tidak di bawah Rp 5 juta. Momentum itu juga
menjadi peringatan bagi perusahaan untuk aktif mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan
BP Jamsostek sesuai amanat undang-undang.
"Kalau tidak didaftarkan ke BPJS dan karyawan kecelakaan, siapa yang akan bertanggung jawab?
Pemberi kerja yang harus membiayai seluruhnya," kata Agus.
Tanggung risiko
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan sudah memberikan
edaran kepada perusahaan anggota agar segera mendaftarkan pekerjanya dalam program
bantuan subsidi upah. Jika di tengah jalan ditemukan beberapa persoalan terkait validitas dan
kesahihan data, seperti deklarasi gaji yang tidak sesuai dengan kenyataan, perusahaan diimbau
untuk membenahi.
Hariyadi juga meminta kepada BP Jamsostek agar tidak terlalu kaku dalam proses validasi data,
misalnya memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang kesulitan membayar iuran dan
harus menunggak beberapa bulan terakhir. "Ini jangan dijadikan persyaratan yang alchirnya
bikin sulit dan lama," katanya.
229