Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

neutral - Ahmad Ali (Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR) Sikap Nasdem yang sejak awal tegas
minta keluarkan klaster ketenagakerjaan, kenapa? Karena ketika mulai omnibus law
dikumandangkan pemerintah dan dimasukkan ke DPR ada banyak kegaduhan

positive - Ahmad Ali (Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR) Ketika kepentingan pekerja bisa
diakomodir, Nasdem berdiri pada kepentingan buruh. Sehingga dengan kesepakatan hari ini
fraksi Nasdem akan ikut bersama-sama untuk selesaikan klaster ketenagakergaan

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kerja-kerja di tim bersama
ini tidak membuat serikat buruh meniadakan aksi. Serikat buruh tetap melakukan aksi

positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) KSPI mendukung kebijakan
Presiden Jokowi untuk mempermudah keberadaan investasi. Tapi secara bersamaan, harus ada
perlindungan bagi kaum buruh

Ringkasan

DPR dan wakil serikat buruh diketahui telah membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja. Dari tim
tersebut, keduanya menghasilkan empat kesepahaman dari pertemuan yang digelar pada 20-21
Agustus 2020.

Pertama, terkait klaster ketenagakerjaan yang mengatur beberapa hal. Seperti upah, pemutusan
hubungan kerja, jaminan sosial, dan lain-lain, harus didasarkan pada putusan Mahkamah
Konstitusi.

EMPAT KESEPAHAMAN WAKIL BURUH-DPR TERKAIT RUU CIPTA KERJA

oleh Nawir Arsyad Akbar, Arif Satrio Nugroho DPR dan wakil serikat buruh diketahui telah
membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja. Dari tim tersebut, keduanya menghasilkan empat
kesepahaman dari pertemuan yang digelar pada 20-21 Agustus 2020.

Pertama, terkait klaster ketenagakerjaan yang mengatur beberapa hal. Seperti upah, pemutusan
hubungan kerja, jaminan sosial, dan lain-lain, harus didasarkan pada putusan Mahkamah
Konstitusi.

"Dua, berkenaan dengan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, dikembalikan
sesuai ketentuan UU ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dengan proses yang
dipertimbangkan secara seksama," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Hotel Mulia,
Jakarta, Jumat (21/8).

Ketiga, berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap
perkembangan industri. Maka, pengaturannya dapat dimasukan ke dalam RUU Cipta Kerja dan
terbuka terhadap masukan publik.

"Empat, fraksi-fraksi akan memasukan poin-poin materi substansi yang disampaikan serikat
pekerja/serikat buruh kedalam daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi," ujar Dasco.
Usai menyampaikan empat kesepahaman tersebut, Dasco berharap poin-poin yang menjadi hasil
dari tim perumus dapat diimplementasikan dalam RUU Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengapresiasi langkah DPR
yang meangkomodasi aspirasi mereka perihal RUU Cipta Kerja. Ia berharap, panitia kerja Badan
Legislasi (Baleg) DPR tetap membuka ruang dialog terkait isu yang berkembang nantinya.

305