Page 307 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 307
"Bagaimana tadi poin nomor empat tadi, di mana fraksi-fraksi DPR RI akan memasukkan poin-
poin substansi usulan daripada serikat pekerja dan buruh, itu adalah proses dialog yang sedang
dikembangkan," ujar Said.
Meski begitu, Said tetap meminta agar klaster ketenagakerjaan di RUU tersebut agar dihapus.
"Sebaiknya klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, bila memungkinkan.
Apabila mungkin 10 klaster yang lain ingin cepat-cepat disahkan," ujar Said di Hotel Mulia,
Jakarta, Jumat (21/8).
Menurutnya, klaster ketenagakerjaan sebaiknya dibahas sendiri, di luar RUU Cipta Kerja. Baik
lewat revisi undang-undang terkait atau pembuatan regulasi baru.
"Dengan segala hormat kami menyampaikan kepada DPR RI, agar DPR RI dapat menyampaikan
kepada pemerintah dan pemerintah memahami," ujar Said.
Serikat pekerja dan buruh, kata Said, memahami tujuan utama dari RUU Cipta Kerja yang
digagas Presiden Joko Widodo itu. Mereka setuju jika diperlukannya regulasi untuk
mempermudah investasi dan membuka lapangan pekerjaan.
"Kita memahami, kami serikat pekerja dan buruh setuju agar investasi masuk secepatnya, izin
dipermudah, hambatan investasi dihilangkan," ujar Said.
Wakil dari Fraksi PDIP Irmadi Lubis mengatakan, pihaknya tak keberatan dengan hasil rapat tim
serikat buruh-DPR.
"InsyaAllah saya kira dari saya melihat dari (hasil) kesatu, dua, tiga, empat, dari Fraksi PDI
Perjuangan tidak ada keberatan," ujar Irmadi di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (21/8).
Ia mengatakan, ada beberapa regulasi yang seharusnya tak diubah lewat RUU Cipta Kerja.
Khususnya terkait upah, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, dan lain-lain, yang harus
didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.
"Karena memang sudah wajib mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and
binding," ujar Irmadi.
Perihal empat hasil kesepahaman tim perumus, nantinya akan ia serahkan kepada Fraksi PDIP.
Agar dapat dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) fraksi.
"DIM itu kan bukan miliknya tim perumus, bukan DIM nya panja, tapi itu adalah DIM nya fraksi.
Nanti akan segera kami sampaikan ke fraksi," ujar Irmadi.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Ahmad Ali mengatakan, pihaknya mendukung agar klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Apalagi melihat klaster tersebut yang paling
banyak menyebabkan kegaduhan di masyarakat.
"Sikap Nasdem yang sejak awal tegas minta keluarkan klaster ketenagakerjaan, kenapa? Karena
ketika mulai omnibus law dikumandangkan pemerintah dan dimasukkan ke DPR ada banyak
kegaduhan," ujar Ali di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (21/8).
Ia juga mengapresiasi pimpinan DPR dan Badan Legislasi (Baleg) yang mengakomodasi aspirasi
serikat buruh. Menurutnya, buruh tetap harus tetap diberi perlindungan.
"Ketika kepentingan pekerja bisa diakomodir, Nasdem berdiri pada kepentingan buruh. Sehingga
dengan kesepakatan hari ini fraksi Nasdem akan ikut bersama-sama untuk selesaikan klaster
ketenagakergaan," ujar Ali.
306
