Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

Judul Empat Kesepahaman Wakil Buruh-DPR Terkait RUU Cipta Kerja
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qfeqqi409/empat-kesepahaman-wakil-
buruhdpr-terkait-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Andri Saubani
Tanggal 2020-08-21 16:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR) Dua, berkenaan dengan sanksi pidana
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, dikembalikan sesuai ketentuan UU ketenagakerjaan
Nomor 13 Tahun 2003, dengan proses yang dipertimbangkan secara seksama

neutral - Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR) Empat, fraksi-fraksi akan memasukan poin-poin
materi substansi yang disampaikan serikat pekerja/serikat buruh kedalam daftar inventarisasi
masalah (DIM) fraksi
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Bagaimana tadi poin nomor
empat tadi, di mana fraksi-fraksi DPR RI akan memasukkan poin-poin substansi usulan daripada
serikat pekerja dan buruh, itu adalah proses dialog yang sedang dikembangkan

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sebaiknya klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, bila memungkinkan. Apabila mungkin 10
klaster yang lain ingin cepat-cepat disahkan

positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dengan segala hormat
kami menyampaikan kepada DPR RI, agar DPR RI dapat menyampaikan kepada pemerintah dan
pemerintah memahami

positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kita memahami, kami
serikat pekerja dan buruh setuju agar investasi masuk secepatnya, izin dipermudah, hambatan
investasi dihilangkan

negative - Irmadi Lubis (Wakil dari Fraksi PDIP) InsyaAllah saya kira dari saya melihat dari (hasil)
kesatu, dua, tiga, empat, dari Fraksi PDI Perjuangan tidak ada keberatan

positive - Irmadi Lubis (Wakil dari Fraksi PDIP) Karena memang sudah wajib mengikuti
keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding
neutral - Irmadi Lubis (Wakil dari Fraksi PDIP) DIM itu kan bukan miliknya tim perumus, bukan
DIM nya panja, tapi itu adalah DIM nya fraksi. Nanti akan segera kami sampaikan ke fraksi

304