Page 327 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

Judul Buruh akan Kembali Gelar Aksi Tolak Omnibus Law
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qfecbj335/buruh-akan-kembali-gelar-aksi-
tolak-omnibus-law
Jurnalis Arif Satrio Nugroho
Tanggal 2020-08-21 11:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kerja-kerja di tim bersama
ini tidak membuat serikat buruh meniadakan aksi. Serikat buruh tetap melakukan aksi

positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) KSPI mendukung kebijakan
Presiden Jokowi untuk mempermudah keberadaan investasi. Tapi secara bersamaan, harus ada
perlindungan bagi kaum buruh

Ringkasan

Pembentukan tim perumus oleh DPR RI dan perwakilan pekerja tidak menghentikan rencana
aksi buruh untuk menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan menolak PHK.
Para buruh disebut akan tetap menggelar aksi pada 25 Agustus 2020 mendatang.

BURUH AKAN KEMBALI GELAR AKSI TOLAK OMNIBUS LAW

JAKARTA -- Pembentukan tim perumus oleh DPR RI dan perwakilan pekerja tidak menghentikan
rencana aksi buruh untuk menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan menolak
PHK. Para buruh disebut akan tetap menggelar aksi pada 25 Agustus 2020 mendatang. Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, KSPI akan menggelar aksi
yang ditujukan untuk Kementerian Koordinator Perekonomian dan DPR RI.

"Kerja-kerja di tim bersama ini tidak membuat serikat buruh meniadakan aksi. Serikat buruh
tetap melakukan aksi," kata Said Iqbal saat dikonfirmasi Republika dalam pesan singkatnya.

Aksi ini, kata Iqbal, harus dimaknai sebagai bentuk dukungan agar DPR menolak draft RUU Cita
Kerja versi pemerintah. Aksi ini juga disebut Iqbal agar tim bersama DPR dan serikat pekerja
menerima usulan buruh dalam kinerjanya. KSPI sendiri akan mengerahkan puluhan ribu massa
buruh di DPR dan Kantor Kemenko Perekonomian pada tanggal 25 Agustus. Aksi serupa, juga
serentak akan dilakukan di 20 provinsi dengan dua isu utama, yaitu tolak omnibus law dan stop
PHK.

"KSPI mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk mempermudah keberadaan investasi. Tapi
secara bersamaan, harus ada perlindungan bagi kaum buruh," ujar Said Iqbal menegaskan..

326