Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

sebanyak 80.888 orang. Hingga saat ini progresnya sudah sebesar 40,54% atau senilai Rp. 265,3
miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.862 orang atau sebesar 33,20%.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan
melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku
pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak
membutuhkan teknologi. "Selain untuk menpercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan
daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola
pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical social distancing untuk
pencegahan penyebaran COVID-19," ujar Menteri Basuki.

Selanjutnya untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian PUPR juga
memperluas cakupan program PKT dan telah disetujui berdasarkan surat Menkeu Nomor S-
191/MK.2/2020 pada tanggal 13 Agustus 2020, dan revisi DIPA yang tuntas pada Rabu 19
Agustus 2020. Perluasan cakupan program PKT tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan
revitalisasi saluran drainase jalan nasional dan pengadaan material tambalan cepat mantap
(CPHMA) dengan total anggaran Rp 1,2 triliun.
Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5000 Km di 34 Provinsi yang
dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun. Alokasi anggaran
tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di Wilayah Barat (Sumatera,
Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp. 587 miliar dan Rp. 413 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa
Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua). Pelaksanaan lapangan telah dimulai hari ini, misalnya di
Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Perluasan cakupan program PKT Kementerian PUPR juga dilaksanakan untuk pengadaan
material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu Ton dengan anggaran Rp. 200
miliar di 34 Provinsi. Alokasi tersebut sebesar Rp. 120 miliar diperuntukkan untuk di Wilayah
Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) dan Rp. 80 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa
Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).

Anggaran program padat karya utamanya digunakan untuk Program Percepatan Peningkatan
Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan Jembatan, Pengembangan
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat
Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan
Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

78