Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

harus lapor dan sudah melakukan lockdown kok. banyak sekali. Dari perkantoran kementerian.
bahkan dari pemda juga banyak." ucap Andri akhir pekan kemarin.
Selain perusahaan tutup sementara secara mandiri, pegawai kantor pemerintahan yang terpapar
juga langsung melakukan isolasi diri. Para pegawai lainnya pun diwajibkan untuk menjalani rapid
test maupun swab test.

"Contoh kayak Dinas PPKUKM. U PT Meteologi itu kemarin sempat terpapar ada sekitar 15. tetapi
kita sudah lockdown dan orang-orangnya yang positif kita lakukan isolasi mandiri." kata dia.

Sosialisasi

Sementara itu, Disnakertrans akan kembali menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan di
kantor dan perusahaan. Hal ini berhubungan dengan diterbitkannya aturan mengenai denda
progresif yang dirilis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Peraturan Gubernur Nomor
80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi
Menuju Masyarakat Sehat. Aman, dan Produktif.

"Sekarang dengan sudah berlaku Pergub baru berarti kan aturan mainnya beda ma-kanya saya
bilang tadi kami akan mensosialisasikan baik kepapda kantor pemerita-han. Nanti kita
informasikan termasuk juga kantor BUMN BUMD." ucap dia. "Supaya kantor pemerintah bisa
dijadikan contoh penerapan protokol covid kepada perusahaan swasta yang lain." kata Andri.

Adapun dalam pergub tersebut disebutkan bahwa perkantoran, tempat kerja, tempat usaha,
tempat industri, perhotelan atau penginapan terancam ditutup sementara hingga didenda Rp
150 juta bila berulang kali melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Sanksi ini tercantum dalam Pasal 8 Pergub Nomor 79 Tahun 2020 itu. "Pelaku usaha, pengelola,
penyelenggara. atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat
industri, perhotelan atau penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak
melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sanksi administratif berupa
penutupan sementara paling lama 3 x 24 jam." demikian bunyi pasal 8.

Tidak melapor

"Memang sampai saat ini yang kita melakukan penutupan itu ada sekitar 65. Tapi sebenarnya
yang ngelapor itu sudah lebih dari 150-an itu sudah lebih." ucap Andri

Sebanyak 56 perusahaan tersebut terpaksa ditutup sementara oleh Pemprov DKI Jakarta karena
tak melapor ada karyawan yang terpapar Covid-19. Selain itu. mereka tak melakukan penutupan
secara mandiri dan tetap bekerja seperti biasa.

"Dia nggak lapor. Akhirnya diketahui dari dinas atau karyawan yang bersangkutan lapor. Itu kan
yang saya katakan tadi enggak boleh sebenernya. laporkan saja. Itu bukan suatu kehinaan,
kejelekan atau kesalahan atau aib," ucap Andri.

Namun, kurang lebih 80 perusahaan lainnya sudah melakukan penutupan tempat kerjanya
secara mandiri. Selain itu. karyawannya melakukan rapid test dan swab test mandiri.

"Dan dia sudah melakukan penutupan dan dia sudah melakukan pencegahan serta dia
penanggulangan sesuai protokol covid. Nah ini lah yang kita harapkan dari semua perkantoran
perusahaan yang ada di Jakarta," kata Andri. (kompas.com)

75