Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

Terkait PMI kelautan, tumpang tindih terlihat dalam kewenangan penerbitan izin bagi
perusahaan pengirim PMI. Ke-menterian Perdagangan dan Dinas Perdagangan bisa
mengeluarkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) penempatan ABK oleh agen ABK.

Kementerian Perhubungan bisa mengeluarkan surat izin usaha perekrutan dan penempatan
awak kapal (SIUPPAK).

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan bisa mengeluarkan surat izin perusahaan penempatan
pekerja migran Indonesia (SIP3MI) kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
(P3MI)- SIUP penempatan ABK, SIUPPAK, dan SIP3MI sama-sama bisa digunakan sebagai izin
mengirim PMI kelautan. Seharusnya, cukup satu pintu.

Terlalu banyak lembaga yang bisa menerbitkan izin pengiriman PMI sektor kelautan menyulitkan
pengawasan. Hal itu juga menambah persoalan lama akibat adanya pengiriman PMI secara
ilegal. Kemenlu, BP2MI, bahkan Migrant Care bolak-balik mendapat laporan PMI bermasalah
karena berangkat secara ilegal.
Banyak PMI datang ke negara lain dengan visa pendatang sehingga secara hukum mereka tidak
boleh bekerja di sana. Dengan itu, mereka tidak mungkin membuat kontrak kerja yang dilindungi
hukum negara lain. Tanpa kontrak kerja, mereka nyaris tak berbuat apa-apa. "Indonesia bisa
menekan itu jika meratifikasi konvensi ILO No 188 dan mengesahkan RPP Perlindungan Pekerja
Migran Sektor Kelautan," kata Hariyanto.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia pada Kemenlu RI Judha Nugra-ha
membenarkan bahwa salah satu kendala perlindungan PMI sektor kelautan adalah ketidak-

Tiga warga negara Indonesia anak buah kapal China, Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118, saat
memberikan keterangan kepada wartawan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, Rabu (8/7/2020). jelasan data. Banyak PMI sektor kelautan, juga sektor lain,
tidak pernah melapor ke perwakilan Indonesia. Mereka baru mengadu saat ada masalah.
Kemenlu dan perwakilan RI di luar negeri biasanya fokus untuk repatriasi dan pembayaran upah
PMI yang bermasalah.

Oknum aparat terlibat

Benny menambahkan, masalah yang memicu pemberangkatan ilegal di antaranya soal biaya.
Pemerintah pernah mencoba mengatasinya dengan menyediakan kredit usaha rakyat (KUR)
untuk biaya pelatihan dan keberangkatan PMI. Fasilitas itu malah disalahgunakan sindikat
pengirim PMI ilegal.

Lewat Peraturan BP2MI No 9/2020, BP2MI membebaskan biaya penempatan PMI sektor
tertentu. PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan berupa tiket pergi dan pulang, visa kerja,
legalisasi perjanjian kerja , pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja , jasa perusahaan,
penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian,
jaminan sosial PMI, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri. Pembebasan diberikan
kepada PMI pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut lansia, juru masak, sopir
keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja perkebunan, dan ABK
perikanan.
Sindikat pengiriman PMI secara ilegal melibatkan oknum aparat, sipil, dan militer. Ga-ra-gara
sindikat, banyak PMI tidak terdata dan terlindungi. Menurut Hariyanto, SBMI sering mengungkap
data perusahaan yang terlibat pengiriman PMI ilegal. Sayangnya, perusahaan, pemilik, dan
pengelolanya tidak dikenai hukuman maksimal.

KOMPAS/PANDU WIYOCiA

70