Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 85
Judul Pemda Minta Dilibatkan di Pembahasan Omnibus Law
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Lidya Yuniartha Panjaitan
Tanggal 2020-08-24 04:25:00
Ukuran 213x284mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 45.262.500
News Value Rp 135.787.500
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan) Kami akan menyampaikan bersama-
sama atau jika nanti diundang secara terpisah oleh DPR
neutral - Robert Endi Jaweng (Direktur Eksekutif KPPOD) Kalau tidak dilibatkan dan tidak
diketahui, memang bisa efektif? Pusat memerintah secara sentralistik dari Jakarta kemudian
pemda di Papua tutup mata apa yang dikatakan pusat, enggak begitu ceritanya
Ringkasan
Asosiasi pemerintah daerah berharap pemerintah dan DPR melibatkan kepala daerah saat
pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab aturan baru banyak memangkas
kewenangan mereka.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany mengatakan, saat
ini, Apeksi, dan asosiasi lain seperti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi),
Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
(Adkasi) bersama dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tengah
bersiap memberikan masukan kepada DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja
tersebut. "Kami akan menyampaikan bersama-sama atau jika nanti diundang secara terpisah
oleh DPR," kata Airin yang juga Walikota Tangerang Selatan ini kepada KONTAN, Minggu (23/8).
PEMDA MINTA DILIBATKAN DI PEMBAHASAN OMNIBUS LAW
Asosiasi pemerintah daerah berharap pemerintah dan DPR melibatkan kepala daerah saat
pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab aturan baru banyak memangkas
kewenangan mereka.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany mengatakan, saat
ini, Apeksi, dan asosiasi lain seperti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi),
Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
(Adkasi) bersama dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tengah
84
