Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 90
Judul Pemerintah Jamin Kesejahteraan Buruh Melalui RUU Cipta Kerja
Nama Media akurat.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://akurat.co/news/id-1202754-read-pemerintah-jamin-
kesejahteraan-buruh-melalui-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Oktaviani
Tanggal 2020-08-24 04:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Hemasari Dharmabhumi (Pakar Ketenagakerjaan dari Indonesian Consultant at Law
(ICLaw )) Yang harus dilakukan serikat pekerja itu adalah meminta pemerintah untuk menjamin
hak untuk menegosiasikan kesejahteraannya. Sehingga, kesejahteraan pekerja nanti adalah hasil
negosiasi bukan dari hasil penetapan pemerintah
positive - Hemasari Dharmabhumi (Pakar Ketenagakerjaan dari Indonesian Consultant at Law
(ICLaw)) Memang menjadi kepentingan mutlak bagi serikat pekerja untuk mendukung
pemerintah menciptakan banyak lapangan kerja biar pengangguran berkurang, agar si pekerja
itu punya bargaining position yang tinggi
Ringkasan
Pertemuan tim perumus Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja terdiri dari DPR dan
perwakilan serikat pekerja yang menghasilkan empat poin kesepakatan terkait RUU Cipta Kerja
mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan.
PEMERINTAH JAMIN KESEJAHTERAAN BURUH MELALUI RUU CIPTA KERJA
Pertemuan tim perumus Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja terdiri dari DPR dan
perwakilan serikat pekerja yang menghasilkan empat poin kesepakatan terkait RUU Cipta Kerja
mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan.
Pakar Ketenagakerjaan dari Indonesian Consultant at Law ( ICLaw ) Hemasari Dharmabhumi
mengatakan, kesepakatan-kesepakatan yang terjalin dalam pertemuan mencerminkan bahwa
serikat pekerja bisa mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak
Buruh khususnya upah layak dalam RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
"Yang harus dilakukan serikat pekerja itu adalah meminta pemerintah untuk menjamin hak untuk
menegosiasikan kesejahteraannya. Sehingga, kesejahteraan pekerja nanti adalah hasil negosiasi
bukan dari hasil penetapan pemerintah," kata Hemasari, Minggu (23/8/2020).
89
