Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 86

bersiap memberikan masukan kepada DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja
              tersebut. "Kami akan menyampaikan bersama-sama atau jika nanti diundang secara terpisah
              oleh DPR," kata Airin yang juga Walikota Tangerang Selatan ini kepada KONTAN, Minggu (23/8).

              Hanya saja Airin belum memberikan perincian apa saja rekomendasi yang akan disampaikan
              kepada DPR dalam pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut.

              Direktur  Eksekutif KPPOD  Robert  Endi  Jaweng mengingatkan  agar  Pemerintah  bersama  DPR
              untuk  melibatkan  pembahasan  RUU  Cipta  Kerja  dengan  pemerintah  daerah  dan  pemangku
              kepent  ing-an  lainnya.  Sebab,  secara  substansi  80%  isi  dan  rancangan  RUU  Cipta  Kerja  itu
              sebenarnya terkait penataan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

              Robert  menyebut, pelibatan  pemerintah  daerah  penting  karena  tiga  hal.  Pertama,  menjamin
              kualitas substansi yang sesuai dan pro otonomi daerah. Kedua, menjamin kualitas proses yang
              terbuka dan partisipatif. Ketiga, menjamin dukungan daerah dalam pelaksanaannya nanti.

              "Kalau  tidak  dilibatkan  dan  tidak  diketahui,  memang  bisa  efektif?  Pusat  memerintah  secara
              sentralistik dari Jakarta kemudian pemda di Papua tutup mata apa yang dikatakan pusat, enggak
              begitu ceritanya," kata Robert .

              Airin mengatakan, Apeksi pada dasarnya mendukung upaya Pemerintah menyiapkan RUU Cipta
              Kerja dan RUU Perpajakan yang bertujuan untuk penguatan perekonomian. Apeksi berharap,
              kedua RUU selaras dan sejalan dengan semangat otonomi daerah di UU No 23/ 2014 tentang
              Pemerintahan Daerah.

              Anggota Panja RUU Cipta Kerja Guspardi Gaus mengatakan, meskipun banyak perubahan yang
              telah dilakukan Panja DPR terkait otonomi daerah, ia menegaskan tidak mengganggu adanya
              otonomi daerah yang merupakan salah satu semangat reformasi.

              'Tadinya semuanya terpusat kepada presiden, sekarang sesuai dengan otonomi daerah dan lain
              sebagainya,  akhirnya  diakomodasi  dalam  pembahasan  yang  dilakukan  pemerintah  bersama
              panja DPR," ucap Guspardi ketika dihubungi, Minggu (23/8).

              Vendy Yhulia Susanto


































                                                           85
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91