Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 95
Judul Kesepakatan Buruh-DPR Dalam RUU Cipta Kerja Wujud Perlindungan
Hak Serikat Pekerja
Nama Media rmol.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://politik.rmol.id/read/2020/08/24/449288/kesepakatan-buruh-
dpr-dalam-ruu-cipta-kerja-wujud-perlindungan-hak-serikat-pekerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-24 02:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Hemasari Dharmabhumi (pakar ketenagakerjaan dari Indonesian Consultant at Law)
Yang harus dilakukan serikat pekerja itu adalah meminta pemerintah menjamin hak untuk
menegosiasikan kesejahteraannya. Sehingga, kesejahteraan pekerja nanti adalah hasil negosiasi
bukan dari hasil penetapan pemerintah
positive - Hemasari Dharmabhumi (None) Memang menjadi kepentingan mutlak bagi serikat
pekerja untuk mendukung pemerintah menciptakan banyak lapangan kerja biar pengangguran
berkurang, agar si pekerja itu punya bargaining position yang tinggi
Ringkasan
Kesepakatan yang dihasilkan tim perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang
terdiri dari DPR dan perwakilan serikat pekerja mencerminkan bahwa
KESEPAKATAN BURUH-DPR DALAM RUU CIPTA KERJA WUJUD PERLINDUNGAN
HAK SERIKAT PEKERJA
Kesepakatan Buruh-DPR Dalam RUU Cipta Kerja Wujud Perlindungan Hak Serikat Pekerja
Laporan: Diki Trianto Senin, 24 Agustus 2020, 01:43 WIB Perwakilan buruh bersama wakil
Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai membahas RUU Ciptaker/RMOL Kesepakatan yang
dihasilkan tim perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang terdiri dari DPR dan
perwakilan serikat pekerja mencerminkan bahwa serikat pekerja bisa mendorong pemerintah
memberikan perlindungan terhadap hak buruh, khususnya upah layak.
Berita terkait Hasil Kesepakatan DPR Dan Perwakilan Buruh Terkait Klaster Ketenagakerjaan
RUU Ciptaker KSPN: Komunikasi Pemerintah-DPR-Pengusaha Sudah Bagus Soal RUU Ciptaker
Pengamat: Ada Satu Dua Kontroversi RUU Ciptaker Tapi Tidak Keras "Yang harus dilakukan
serikat pekerja itu adalah meminta pemerintah menjamin hak untuk menegosiasikan
94
