Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 96
kesejahteraannya. Sehingga, kesejahteraan pekerja nanti adalah hasil negosiasi bukan dari hasil
penetapan pemerintah," kata pakar ketenagakerjaan dari Indonesian Consultant at Law (ICLaw),
Hemasari Dharmabhumi kepada wartawan, Minggu (23/8).
Ia menjelaskan, serikat pekerja tidak bisa anti terhadap investasi dan upaya menciptakan
lapangan pekerjaan. Upaya pemerintah mengurangi pengangguran melalui RUU Cipta Kerja
harus didukung serikat pekerja.
Oleh karenanya, sikap sejumlah serikat pekerja yang setuju mendorong kerja-kerja birokrat dan
pemerintah baik daerah mau pun pusat untuk memudahkan investai dengan cara memangkas
izin dan menghilangkan hambatan investasi pasca pandemik Covid-19 diapresiasi.
"Memang menjadi kepentingan mutlak bagi serikat pekerja untuk mendukung pemerintah
menciptakan banyak lapangan kerja biar pengangguran berkurang, agar si pekerja itu punya
bargaining position yang tinggi," jelasnya.
Setidaknya ada empat kesepakatan yang dihasilkan dalam dua kali pertemuan DPR dan serikat
buruh pada Kamis (20/8) dan Jumat (21/8).
Pertama berkenaan materi muatan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang sudah terdapat
putusan Mahkamah Konstitusi, tentang perjanjian kerja waktu tertentu, upah pesangon,
hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial dan materi
muatan lain yang terkait dengan putusan MK.
Kedua, DPR RI dan federasi buruh sepaham mengembalikan sanksi pidana ketenagakerjaan
dalam RUU Ciptaker sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan 13/2003. Bila ada bidang
industri seperti 4.0 belum tercantum dalam UU tersebut, dapat dipertimbangkan aturan
tambahannya.
Ketiga, pengaturan soal hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan
industri dapat dimasukkan di dalam RUU Cipta Kerja dan terbuka terhadap masukan publik.
Hasil Kesepakatan DPR Dan Perwakilan Buruh Terkait Klaster Ketenagakerjaan RUU Ciptaker
Terakhir, fraksi-fraksi di DPR akan memasukkan poin-poin materi yang disampaikan para federasi
buruh dan dimasukkan dalam daftar investasi masalah (DIM) fraksi.
EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA Tag: RUU CIPTA KERJA DPR BURUH .
95
