Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020
P. 98
Menurut Said melalui siaran pers yang diterima Tagar , Minggu, 23 Agustus 2020, pemberian
stimulus untuk mengurangi dampak penyebaran virus corona atau Covid-19 (C-19) terhadap
perekonomian dengan menyetop iuran BPJS Ketenagakerjaan mengada-ada dan tidak tepat.
Dia berpandangan, saat ini untuk iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54 persen dan
jaminan kematian sebesar 0,3 persen dari upah pekerja, ditanggung atau dibayar sepenuhnya
oleh pemberi kerja atau pengusaha.
Selain itu, iuran jaminan hari tua dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 3,7 persen dan dari
pekerja 2 persen. Sedangkan untuk jaminan pensiun, 2 persen dibayarkan pemberi kerja dan 1
persen dari gaji pekerja.
"Jadi setiap bulan pengusaha wajib membayar jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
jaminan hari tua, dan jaminan pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,54% dari upah
pekerja," kata Said.
Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN), manfaat yang didapat dari program jaminan sosial sebagaimana
tersebut di atas, sepenuhnya dikembalikan kepada buruh.
Kalau iuran dihentikan, kata dia, buruh akan dirugikan karena hal itu dapat mengurangi
akumulasi dari jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang mereka dapatkan.
"Dengan di stop-nya iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka yang akan diuntungkan adalah
pengusaha. Karena mereka tidak membayar iuran. Sementara itu buruh dirugikan, karena nilai
jaminan hari tua dan jaminan pensiun tidak bertambah selama iuran dihentikan," ujarnya.
Selanjutnya Said mempertanyakan, apakah iuran jaminan hari tua sebesar 5,7 persen dan
pensiun sebesar 3 persen akan dibayar oleh pengusaha atau tidak.
Dia berpandangan, kalau iuran dihentikan sementara, maka tabungan buruh untuk jaminan hari
tua dan pensiun tidak ada peningkatan.
"Karena itu, KSPI secara tegas menolak rencana ini," kata dia.
Pria yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan
Pengurus Pusat (Governing Body) ILO ini menambahkan, di seluruh dunia tidak ada peningkatan
stimulus ekonomi dengan menghentikan iuran jaminan sosial.
"Justru yang harus dilakukan pemerintahan jika terjadi krisis adalah dengan meningkatkan
manfaat atau benefit dari jaminan sosial dengan jumlah iuran yang tetap, bukan menurunkan
nilai iuran yang nyata-nyata hanya menguntungkan pengusaha," ucap Said Iqbal.[].
97
