Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

oleh pemberi kerja atau pengusaha," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, dalam keterangan
tertulisnya, Ahad (23/8).
Selain itu, iuran jaminan hari tua dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 3,7 persen dan dari
pekerja 2 persen. Sedangkan untuk jaminan pensiun, 2 persen dibayarkan pemberi kerja dan 1
persen dari gaji pekerja. Jadi setiap bulan pengusaha wajib membayar jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,54
persen dari upah pekerja.

Berdasasarkan U No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), manfaat
yang didapat dari program jaminan sosial sebagaimana tersebut di atas, sepenuhnya
dikembalikan kepada buruh. Kalau iuran dihentikan, maka buruh akan dirugikan karena hal itu
akan mengurangi akumulasi dari jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang mereka dapatkan.

"Dengan disetopnya iuran BPJS Ketenagakerjaan, maka yang akan diuntungkan adalah
pengusaha. Karena mareka tidak membayar iuran. Semantara itu buruh dirugikan, karena nilai
jaminan hari tua dan jaminan pensiun tidak bertambah selama iuran dihentikan," lanjutnya.

Kemudian Said Iqbal juga mempertanyakan, apakah iuran jaminan hari tua sebesar 5,7 persen
dan pensiun sebesar 3 persen akan dibayar oleh pengusaha? Kalau iuran dihentikan sementara,
berarti tabungan buruh untuk jaminan hari tua dan pensiun tidak ada peningkatan. Karena itu,
kata Iqbal, KSPI secara tegas menolak rencana ini.

Pria yang juga Pengurus Pusat (Governing Body) ILO ini menambahkan, di seluruh dunia tidak
ada penningkatkan stimulus ekonomi dengan menghentikan iuran jaminan sosial. Justru yang
harus dilakukan pemerintahan jika terjadi krisis adalah dengan meningkatkan manfaat atau
benefit dari jaminan sosial dengan jumlah iuran yang tetap.

"Bukan menurunkan nilai iuran yang nyata-nyata hanya menguntungkan pengusaha," ujar Iqbal.

102