Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 AGUSTUS 2020

Faktanya, kesepakatan itu tidak banyak berdampak. Serikat pekerja masih dalam sikapnya.
"Prinsipnya, pekerja tetap tolak poin klaster ketenagakerjaan," ujar Said Iqba, Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Bila DPR ingin RUU Cipta Kerja selesai cepat, kata Said, klaster ketenagakerjaan harus
dikeluarkan dari RUU ini. Serikat Pekerja mengaku sudah memberikan masukkan ke parlemen,
berharap bisa masuk RUU Cipta Kerja.

Serikat pekerja telah menyampaikan aspirasi ke tim perumus yang dibentuk bersama Badan
Legislasi (Baleg) DPR. Intinya, serikat pekerja tak ingin ada perubahan UU No 13/ 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Toh, sejumlah poin krusial seperti sistem pengupahan, perjanjian kerja waktu
tertentu, pekerja alih daya, dan pesangon atau pemutusan hubungan kerja tak perlu ada
perubahan, apalagi sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguatkan
poin tersebut .

Lain pekerja, lain sikap pengusaha. Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam
melihat, kesepahaman Baleg DPR dan serikat pekerja tak akan hambat RUU Cipta Kerja. "Wajar
sebagai penjaringan kelompok masyarakat sebagai aspirasi dalam pembentukan UU," ujar Bob
ke KONTAN, (23/8).

Bob bilang, pengumpulan aspirasi sebelumnya telah dilakukan pemerintah bersama himpunan
pengusaha dan serikat pekerja lewat forum tripartit. Hasilnya dirangkum oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk disampaikan ke DPR di pembahasan RUU Cipta Kerja.

Menurut Bob, bila pekerja ingin UU Ketenagakerjaan dipertahankan, dunia usaha ingin ada
transformasi beleid tersebut sehingga bisa men-ciptakan lapangan kerja . "Reformasi UU
ketenagakerjaan wajar mengingat UU 13/2003 hampir 20 tahun," ujar Bob.

Dus, jika masih belum ada kesepakatan, pembahasan klaster ketenagakerjaan akan jadi batu
sandungan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun, anggota Baleg DPR Hendrawan
Supratikno menyebut, DPR akan menampung aspirasi semua pihak.

92