Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 117
Ringkasan
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti potensi terjadinya lonjakan angka
penggangguran bila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat)
diperpanjang. Menurutnya, pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan tersebut. PPKM
Darurat awalnya dilaksanakan di Jawa-Bali, 3-20 Juli 2021. Namun, pemerintah menerapkan
kebijakan yang sama terhadap 15 daerah lain, di luar Jawa dan Bali.
KETUA DPD RI MINTA PEMERINTAH ANTISIPASI LONJAKAN PENGANGGURAN BILA
PPKM DARURAT DIPERPANJANG
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti potensi terjadinya lonjakan angka
penggangguran bila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat)
diperpanjang.
Menurutnya, pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan tersebut.
PPKM Darurat awalnya dilaksanakan di Jawa-Bali, 3-20 Juli 2021. Namun, pemerintah
menerapkan kebijakan yang sama terhadap 15 daerah lain, di luar Jawa dan Bali.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy,
mengungkap pemerintah akan memperpanjang PPKM Darurat. Namun, pemerintah masih akan
melakukan berbagai evaluasi sebelum membuat keputusan.
“PPKM Darurat membut sejumlah pekerjaan dan usaha semakin terpuruk. Ini harus menjadi
perhatian pemerintah karena potensi peningkatan pengangguran sangat mungkin terjadi.
Potensi ini harus diantisipasi dengan baik, agar tidak terjadi dampak susulan yang akan
merugikan negara,” tutur La Nyalla, kepada wartawan, Selasa (20/7/2021).
Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode
Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Sehingga, jumlah
angkatan kerja di Indonesia yang menganggur sejak awal pandemi menjadi sebesar 9,77 juta
orang.
La Nyalla memperkirakan angka tersebut sudah mengalami peningkatan.
“Data BPS tersebut merupakan data sebelum terjadinya lonjakan dahsyat kasus Corona yang
membuat pemerintah memutuskan menerapkan PPKM Darurat. Salah satu persoalan yang akan
dihadapi akibat PPKM Darurat saya perkirakan adalah persoalan peningkatan pengangguran,”
ucapnya.
La Nyalla mengaku memahami keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Terlebih
jumlah kasus harian Covid-19 menembus angka 50 ribu. Namun, kebijakan tersebut berdampak
terhadap perekonomian masyarakat.
“Contohnya adalah bagaimana penutupan mal membuat banyak pekerja di sektor tersebut
menjadi kehilangan pekerjaan. Sebab di luar swalayan dan toko kesehatan, semua toko dan
tempat usaha harus tutup. Rumah makan pun juga tidak boleh menerapkan dine in, dan hanya
boleh take away,” tutur La Nyalla.
Pemecatan karyawan sendiri telah terjadi di Sumatera Utara. Sebanyak 7.000 karyawan mal
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di Jawa Timur, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja
Indonesia (APPBI) menyampaikan jika ratusan ribu karyawan/pekerja mal harus dirumahkan.
116
