Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

LaNyalla memperkirakan angka tersebut sudah mengalami peningkatan. "Data BPS tersebut
merupakan data sebelum terjadinya lonjakan dahsyat kasus Corona yang membuat pemerintah
memutuskan menerapkan PPKM Darurat. Salah satu persoalan yang akan dihadapi akibat PPKM
Darurat saya perkirakan adalah persoalan peningkatan pengangguran," ucapnya.

LaNyalla mengaku memahami keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Terlebih
jumlah kasus harian Covid-19 menembus angka 50 ribu. Namun, kebijakan tersebut berdampak
terhadap perekonomian masyarakat.

Contohnya adalah bagaimana penutupan mal membuat banyak pekerja di sektor tersebut
menjadi kehilangan pekerjaan. Sebab di luar swalayan dan toko kesehatan, semua toko dan
tempat usaha harus tutup. Rumah makan pun juga tidak boleh menerapkan dine in, dan hanya
boleh take away," tutur LaNyalla.

Pemecatan karyawan telah terjadi di Sumatera Utara. Sebanyak 7.000 karyawan mal terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di Jawa Timur, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
(APPBI) menyampaikan jika ratusan ribu karyawan/pekerja mal harus dirumahkan.

Dampak tersebut turut dirasakan karyawan bioskop dan pekerja di bidang ekonomi pariwisata
ekonomi kreatif. Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) memaparkan, sekitar
10.175 orang karyawan terdampak kebijakan penutupan bioskop. Pengusaha yang tergabung
dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga telah meminta atensi dari
pemerintah sebab karyawan hotel dan restoran sangat terdampak PPKM Darurat.

"Banyak juga teman-teman dari kalangan buruh yang terpaksa dirumahkan imbas PPKM Darurat,
apalagi kalau diperpanjang masa pemberlakuannya, akan lebih banyak buruh yang kehilangan
pekerjaan, khususnya buruh di sektor non esensial dan kritikal," terang LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI ini berpesan kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi
terkait pelaksanaan PPKM Darurat. "DPD RI akan memberi dukungan apa pun keputusannya,
apakah PPKM Darurat diperpanjang atau tidak. Karena kami yakin keputusan pemerintah sudah
melalui pertimbangan dan kajian yang matang. Tapi saya berpesan agar keputusan yang diambil
nanti harus bisa dikomunikasikan secara baik supaya tidak menimbulkan kontroversi."

119