Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 126
BERAKHIR HARI INI, ASOSIASI SERIKAT PEKERJA MINTA PPKM DARURAT TIDAK
DIPERPANJANG
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan
kembali rencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
darurat yang berakhir hari ini Selasa (20/7/2021).
"Jangan memperpanjang PPKM Darurat, kecuali jika pemerintah siap untuk memberikan bantuan
pangan yang mencukupi kepada rakyat menengah bawah yang terdampak," kata Presiden Aspek
Mirah Sumirat dalam keterangannya.
Mirah menyatakan PPKM Darurat yang sudah diberlakukan sejak 3 Juli 2021 telah berdampak
pada menurunnya ekonomi rakyat secara drastis.
Banyak perusahaan yang kesulitan dalam berusaha, yang berakibat pada terjadinya tsunami
pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
"Kalaupun perusahaan tidak melakukan PHK, namun banyak perusahaan yang merumahkan
pekerjanya dan tidak membayar upah sesuai yang seharusnya. Pada akhirnya, karena tidak lagi
memiliki penghasilan, maka rakyat akan mengalami kemiskinan dan kelaparan," tuturnya.
Saat ini, masyarakat yang semula berada di kelas menengah juga mulai terdampak karena ada
yang di-PHK dan ada yang dipotong upahnya.
Mirah menambahkan pemerintah harus benar-benar mempersiapkan dan menyalurkan bantuan
pangan jika ingin memperpanjang PPKM Darurat.
Aspek meminta pemerintah memberikan bantuan pangan, subsidi upah bagi pekerja, bantuan
sosial dan modal untuk pedagang usaha kecil dan menengah, bantuan biaya pendidikan untuk
anak-anak yang orang tuanya terdampak pandemi Covid.
Tidak lupa juga bantuan subsidi biaya pemeriksaan kesehatan kepada pekerja khususnya untuk
swab antigen dan PCR (Polymerase Chain Reaction).
"Hal ini karena banyak perusahaan yang meminta pekerjanya untuk melakukan swab antigen
dan PCR secara mandiri atau biaya sendiri. Persyaratan dari perusahaan ini tentunya akan
semakin memberatkan para pekerja. Karena pekerja sudah dipotong upahnya namun masih
harus menanggung biaya swab antigen atau PCR sendiri," imbuh Mirah.
125
