Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 16

Pada  termin  pertama  penyaluran  dengan  rentang  waktu  Agustus  hingga  Oktober  2020,
              realisasinya mencapai 12,29 juta penerima atau 99,11 persen. Anggarannya sebesar Rp 14,7
              triliun. Sementara pada termin kedua realisasi penyaluran 12,24 juta atau 98,71 persen dengan
              anggaran Rp 14,6 triliun.

              Kepala  Bidang  Hubungan  Industri  Disnakertrans  Sulsel,  Akharyanto,  membenarkan  adanya
              rencana pemerintah pusat memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja. Hanya saja, jumlah
              besarannya masih digodok pemerintah pusat. “Jika regulasinya rampung, maka bantuan akan
              disalurkan paling lambat bulan depan,” ujar Akharyanto, Selasa, 20 Juli.

              Namun Akharyanto tidak bisa memastikan apakah semua pekerja mendapat BSU.
              Sebab ada wacana, BSU diprioritaskan untuk wilayah yang menerapkan PPKM Darurat. “Jika
              regulasinya demikian, maka Sulsel tak kebagian. Kita tunggu saja,” jelasnya.

              Dia menambahkan, dampak PPKM memberi pukulan telak tak hanya bagi dunia usaha. Melainkan
              bagi pekerja yang terdampak pengurangan upah.

              Koordinator  Wilayah  Konfederasi  Serikat  Buruh  Seluruh  Indonesia  (KSBSI),  Andi  Mallanti,
              berharap  seluruh  pekerja  bisa  menikmati  bantuan  ini.  Menurutnya,  BSU  menjadi  tambahan
              penghasilan di tengah kondisi sulit pandemi. Apalagi ada ancaman PHK.

              “Dunia  usaha  juga  tak  bisa  disalahkan,  karena  memang  ekonomi  terdampak  kebijakan
              pembatasan,” tambahnya.
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan program subsidi gaji masih dalam
              pembahasan  antar  kementerian  dan  lembaga.  Kemenaker  belum  bisa  menyampaikan  skema
              program subsidi gaji ke publik.

              “Saat ini sedang kita godok berbagai opsi,” ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi.

              Tambah Anggaran Kartu Prakerja
              Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun. Kuota
              kepesertaan bertambah 2,8 juta. Tambahan anggaran ini membuat total dana untuk program ini
              akan mencapai Rp30 triliun. Total kuota kepesertaan menjadi 8,4 juta orang.

              Dia mengemukakan, pemerintah sengaja menambah anggaran program Kartu Prakerja karena
              menurut  hasil  survei  internal,  program  ini  cukup  membantu  masyarakat  di  era  pembatasan
              mobilitas. “Ini cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK,” ucapnya. (*)

              caption:

              PEKERJA  BENGKEL  Pekerja  sedang  melakukan  servis  kendaraan  di  bengkel  Mitsubishi  di
              Makassar. Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja berpotensi dilanjutkan tahun ini.

















                                                           15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21