Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 178
Judul BP2MI Dorong Penataan Kelembagaan agar Tak Ada Dualisme
Kewenangan
Nama Media detik.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5649444/bp2mi-
dorong-penataan-kelembagaan-agar-tak-ada-dualisme-kewenangan
Jurnalis Angga Laraspati
Tanggal 2021-07-19 20:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Saat
ini, BP2MI sedang mengupayakan untuk mendorong revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.
90/2020 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk memberikan penegasan
tugas dan tanggung jawab Badan selaku operator dan Kementerian selaku regulator
negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Tumpang tindih kelembagaan dapat dilihat pada peraturan hukum yang saling tumpang tindih.
Misalnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 59/2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan PMI, yang
hampir sama dengan ketentuan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Semestinya, PP tersebut menjabarkan tugas perlindungan PMI secara lebih rinci dan memberikan
penjelasan terkait perbedaan tugas antara Kementerian dan Badan
positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI))
Jabatan sebagai Kepala Badan maupun jabatan birokrasi lainnya, memiliki periode tertentu yang
akan mengalami pergantian. Akan tetapi, penguatan penataan kelembagaan BP2MI harus
menjadi perhatian yang sangat penting dan terus mendapatkan tindak lanjut, demi tercapainya
sinergitas dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang ideal dalam memberikan
perlindungan terbaik bagi PMI
Ringkasan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendorong adanya penataan
kelembagaan untuk penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini untuk
menghindari tumpang tindih atau dualisme kewenangan dan ego sektoral dengan
Kementerian/Lembaga lainnya.
177
