Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

BP2MI DORONG PENATAAN KELEMBAGAAN AGAR TAK ADA DUALISME
KEWENANGAN
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendorong adanya penataan
kelembagaan untuk penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini untuk
menghindari tumpang tindih atau dualisme kewenangan dan ego sektoral dengan
Kementerian/Lembaga lainnya.

"Saat ini, BP2MI sedang mengupayakan untuk mendorong revisi Peraturan Presiden (Perpres)
No. 90/2020 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk memberikan
penegasan tugas dan tanggung jawab Badan selaku operator dan Kementerian selaku regulator,"
jelas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam keterangan tertulis, Senin (19/7/2021).

Hal ini dia ungkapkan dalam focus group discussion secara virtual. FGD tersebut dilakukan untuk
mengakomodasi dan mencari solusi atas sejumlah permasalahan kelembagaan yang dialami
BP2MI dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia (PMI).
Benny menjelaskan secara implikatif permasalahan dualisme kewenangan dan ego sektoral
tersebut melahirkan berbagai permasalahan. Masalah tersebut antara lain seperti inefektivitas
kinerja kementerian/lembaga yang bersangkutan, inefisiensi anggaran, perlindungan PMI yang
tidak optimal, dan terjadinya gesekan di lapangan sampai ke tingkat daerah.

"Tumpang tindih kelembagaan dapat dilihat pada peraturan hukum yang saling tumpang tindih.
Misalnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 59/2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan PMI, yang
hampir sama dengan ketentuan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia," imbuh Benny.

"Semestinya, PP tersebut menjabarkan tugas perlindungan PMI secara lebih rinci dan
memberikan penjelasan terkait perbedaan tugas antara Kementerian dan Badan," sambungnya.

Melihat berbagai fakta di lapangan, Benny merekomendasikan agar Satuan Tugas (Satgas)
Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI membantu dalam membuat asesmen.

Tugasnya adalah untuk memetakan peran, fungsi, dan tumpang tindih kewenangan
kelembagaan, baik antara Kementerian, Badan, maupun Pemerintah Daerah. Jika diperlukan,
assessment juga dapat melibatkan lembaga independen.

Selain itu, Benny juga merekomendasikan untuk memecah masalah kelembagaan tersebut, revisi
terhadap Perpres No. 90/2020 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu
dilakukan dengan pilihan-pilihan politik.

Seperti membubarkan salah satu lembaga yaitu dalam hal ini BP2MI, atau perubahan peran
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang hanya berfokus pada pembuat kebijakan dan
perlindungan pekerja dalam negeri.

Menurutnya, Kemnaker idealnya hanya mengurus tenaga kerja di dalam negeri saja, sementara
terkait urusan PMI ke luar negeri menjadi urusan BP2MI.

"Jabatan sebagai Kepala Badan maupun jabatan birokrasi lainnya, memiliki periode tertentu yang
akan mengalami pergantian. Akan tetapi, penguatan penataan kelembagaan BP2MI harus
menjadi perhatian yang sangat penting dan terus mendapatkan tindak lanjut, demi tercapainya
sinergitas dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang ideal dalam memberikan
perlindungan terbaik bagi PMI," tegas Benny.

Sebagai informasi, kegiatan FGD tersebut turut melibatkan sejumlah pihak seperti Ahli
Administrasi Publik dan Kelembagaan Pemerintah, Prof. Eko Prasojo; Project Director SAFE Seas,

178