Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 198
"Di banyak sentra industri sektor ini (misal, Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo),
puluhan pabrik masih beroperasi 100 persen. Para pekerja wajib bekerja, jika tidak mereka akan
kehilangan pekerjaan," urainya dalam dialog virtual, Senin (19/7/2021).
Jutaan pekerja bekerja penuh waktu, bahkan melakukan lembur, dalam ruang tertutup dan
padat, tanpa alat pelindung diri (APD, masker, hand sanitizer, fasilitas mencuci tangan, dll) dan
fasilitas kesehatan memadai (klinik, tes awal, atau vitamin penunjang).
"Implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja No 11/2020 memperburuk situasi pekerja. Sejak
awal tahun 2021, dengan merujuk pada UU Cipta Kerja, sejumlah perusahaan TGSL telah
mengubah sistem kerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak atau pekerja borongan,"
imbuh Dian.
Akibat dari situasi klaster pabrik termasuk klaster penyebaran Covid-19 yang paling agresif.
Dian menambahkan berdasarkan data serikat pekerja/serikat buruh sektor TGSL dalam dua
minggu terakhir ribuan anggota di wilayah Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo
terpapar melalui tempat kerja/pabrik.
Buruh meminta pemerintah RI untuk memastikan konsistensi dan sanksi PPKM darurat yang
dinilai masih ambigu, longgar, dan berpotensi memperlambat penyelesaian pandemi Covid-19.
"Kami meminta pemerintah mendesak Apindo dan Kadin untuk memastikan pemenuhan hak-hak
kesehatan pekerja selama masa pandemi Covid-19. Vaksin gratis bagi pekerja dan keluarga di
lingkungan pabrik, jaminan upah dan fasilitas rehabilitasi kesehatan gratis tindakan nyata
solidaritas sosial pengusaha di masa sulit ini," urainya.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kawasan
industri masuk zona merah penyebaran Covid-19.
Dia pun meminta agar hal ini menjadi perhatian agar dapat segera menekan laju penularan Virus
Corona.
"Masih ada yang perlu menjadi perhatian, salah satunya para buruh yang di mana industri ini
masih banyak merahnya. Kalau bisa saya usul jadwal kerja mereka diperketat," kata Menko Luhut
yang juga penanggung jawab PPKM darurat, Rabu (14/7/2021).
Menko Luhut mengusulkan kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah agar
menerapkan mekanisme sehari kerja sehari di rumah.
"Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di
tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja/buruh tersebut
dirumahkan," ungkap Menko Luhut.
197
