Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 197
negative - Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di
tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja/buruh tersebut
dirumahkan
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan ratusan ribu buruh bakal kena
pemutusan hubungan kerja (PHK), jika PPKM Darurat diperpanjang hingga Agustus 2021.
"Potensi ledakan PHK ratusan ribu, jika PPKM Darurat diperpanjang jadi enam pekan. Berarti
satu bulan setengah, sampai Agustus 2021," tutur Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi, Senin
(19/7/2021).
KSPI: RATUSAN RIBU BURUH BAKAL KENA PHK JIKA PPKM DARURAT
DIPERPANJANG HINGGA AGUSTUS 2021
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) memperkirakan ratusan ribu buruh bakal kena pemutusan hubungan kerja
(PHK), jika PPKM Darurat diperpanjang hingga Agustus 2021.
"Potensi ledakan PHK ratusan ribu, jika PPKM Darurat diperpanjang jadi enam pekan. Berarti
satu bulan setengah, sampai Agustus 2021," tutur Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi, Senin
(19/7/2021).
Menurut Said, buruh yang berpotensi di PHK yaitu di sektor manufaktur, dan perkiraan angka ini
hanya untuk wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
"Hitungan saya sederhana, angka buruh terpapar Covid-19 itu 10 persen atau sekitar 75 ribu.
Kalau penyebarannya makin besar, pabrik mau tidak mau tutup dan tidak ada keuntungan, maka
manajemen memutuskan pengurangan," papar Said.
Said pun menyebut, pekerja di sektor manufaktur atau pabrikasi tidak bisa menerapkan sistem
bekerja dari rumah atau work from home (WFH), seperti layaknya orang kantoran.
"Pabrik itu tidak bisa WFH, misalnya pekerja di bagian A bekerja, bagian B WFH, dan bagian C
bekerja. Itu tidak bisa jalan, dia tidak bisa lombat dari A ke C," ucapnya.
Diketahui, PPKM Darurat telah berjalan sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021, dan kini pemerintah
belum memutuskan akan diperpanjang atau tidak.
Namun, sebelumnya pemerintah berwacana akan memperpanjang menjadi enam bulan hingga
Agustus 2021, atau diperpanjang hanya sampai akhir Juli 2021.
Penularan Covid-19 di Pabrik Agresif, Buruh Minta Pemerintah Beri Sanksi Tegas ke Pengusaha
Buruh meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, karena tidak patuh aturan PPKM
darurat.
Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti
mengatakan PPKM darurat tidak berlaku bagi ratusan ribu sektor manufaktur TGSL (tekstil,
garmen, sepatu, dan kulit) serta bagi jutaan pekerjanya.
196

