Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 197

negative  -  Luhut  Binsar  Pandjaitan  (Menteri  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi)
              Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di
              tempat  kerja.  Ini  juga  pada  prinsipnya  untuk  menghindari  para  pekerja/buruh  tersebut
              dirumahkan



              Ringkasan

              Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  memperkirakan  ratusan  ribu  buruh  bakal  kena
              pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  jika  PPKM  Darurat  diperpanjang  hingga  Agustus  2021.
              "Potensi ledakan PHK ratusan ribu, jika PPKM Darurat diperpanjang jadi enam pekan. Berarti
              satu bulan setengah, sampai Agustus 2021," tutur Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi, Senin
              (19/7/2021).



              KSPI: RATUSAN RIBU BURUH BAKAL KENA PHK JIKA PPKM DARURAT
              DIPERPANJANG HINGGA AGUSTUS 2021

              Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja
              Indonesia  (KSPI)  memperkirakan  ratusan  ribu  buruh  bakal  kena  pemutusan  hubungan  kerja
              (PHK), jika PPKM Darurat diperpanjang hingga Agustus 2021.

              "Potensi ledakan PHK ratusan ribu, jika PPKM Darurat diperpanjang jadi enam pekan. Berarti
              satu bulan setengah, sampai Agustus 2021," tutur Presiden KSPI Said Iqbal saat dihubungi, Senin
              (19/7/2021).

              Menurut Said, buruh yang berpotensi di PHK yaitu di sektor manufaktur, dan perkiraan angka ini
              hanya untuk wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

              "Hitungan saya sederhana, angka buruh terpapar Covid-19 itu 10 persen atau sekitar 75 ribu.
              Kalau penyebarannya makin besar, pabrik mau tidak mau tutup dan tidak ada keuntungan, maka
              manajemen memutuskan pengurangan," papar Said.

              Said pun menyebut, pekerja di sektor manufaktur atau pabrikasi tidak bisa menerapkan sistem
              bekerja dari rumah atau work from home (WFH), seperti layaknya orang kantoran.
              "Pabrik itu tidak bisa WFH, misalnya pekerja di bagian A bekerja, bagian B WFH, dan bagian C
              bekerja. Itu tidak bisa jalan, dia tidak bisa lombat dari A ke C," ucapnya.

              Diketahui, PPKM Darurat telah berjalan sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021, dan kini pemerintah
              belum memutuskan akan diperpanjang atau tidak.

              Namun, sebelumnya pemerintah berwacana akan memperpanjang menjadi enam bulan hingga
              Agustus 2021, atau diperpanjang hanya sampai akhir Juli 2021.

              Penularan Covid-19 di Pabrik Agresif, Buruh Minta Pemerintah Beri Sanksi Tegas ke Pengusaha
              Buruh  meminta  pemerintah  memberikan  sanksi  tegas  kepada  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia
              (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, karena tidak patuh aturan PPKM
              darurat.

              Ketua  Umum  Federasi  Serikat  Buruh  Persatuan  Indonesia  (FSBPI)  Dian  Septi  Trisnanti
              mengatakan  PPKM  darurat  tidak  berlaku  bagi  ratusan  ribu  sektor  manufaktur  TGSL  (tekstil,
              garmen, sepatu, dan kulit) serta bagi jutaan pekerjanya.




                                                           196
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202