Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

"Sebagian besar anggota kami tinggal di wilayah perumahan padat sehingga menyebabkan
penghuni perumahan juga terpapar. Klaster pabrik menyebabkan klaster hunian," ujar Dian,
dikutip dari tempo.co, Senin (19/7/2021).

Menurutnya, klaster pabrik terjadi akibat pelanggaran protokol kesehatan oleh pengusaha yang
berlangsung terus tanpa sanksi. Sejumlah pabrik disebut-sebut tak mengatur shift atau jam kerja
pekerja sehingga kapasitas karyawan masuk ke kantor masih 100 persen.

Adapun klaster Covid-19 di pabrik menyebabkan buruh menghadapi beban ganda karena
ketidakmampuan mereka memenuhi fasilitas kesehatan secara mandiri. Musababnya,
perusahaan acap tidak memberikan jaminan fasilitas kesehatan, seperti masker dan alat
perlindungan diri lainnya.

Dian mengatakan kesehatan fisik dan mental serta kondisi perekonomian buruh sudah berada di
titik terendah. Melihat kondisi ini, buruh pun melayangkan 7 tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, buruh meminta pemerintah memastikan konsistensi pelaksanaan PPKM Darurat,
termasuk memberi sanksi bagi perusahaan yang melanggar protokol kesehatan.

Aliansi menilai PPKM Darurat yang dilakukan secara ambigu, longgar, dan tidak konsisten akan
membuat penyelesaian pandemi Covid-19 menjadi lambat.

Kedua, buruh menuntut pemerintah memastikan perlindungan hak atas kesehatan dan hak-hak
pekerja. Jaminan itu termasuk memaksa pengusaha melaksanakan protokol kesehatan ketat,
menyediakan APD memadai, dan pembayaran upah tanpa pemotongan dengan alasan apa pun
selama pandemi Covid-19.

Ketiga, buruh menuntut pemerintah memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang melakukan
penyelewengan dan pelanggaran PPKM Darurat.
Banyak perusahaan disebut-sebut masih mewajibkan pekerjanya terus bekerja tanpa APD, tanpa
fasilitas kesehatan, dan memaksa pekerja bertanggung jawab sendiri.

Keempat, buruh menuntut pemerintah melakukan moratorium pelaksanaan Undang-undang
Cipta Kerja. Undang-undang ini memungkinkan perusahaan melakukan PHK, merumahkan
pekerja tanpa upah, atau pun memotong upah pekerja dengan alasan pandemi Covid-19.

Kelima, buruh meminta pemerintah mendesak Asosiasi Pengusaha Indonesia serta Kamar
Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin untuk memastikan pemenuhan hak-hak kesehatan
pekerja selama masa pandemi Covid-19.

Pengadaan vaksin gratis bagi pekerja dan anggota keluarganya di lingkungan pabrik, jaminan
upah, dan fasilitas rehabilitasi kesehatan gratis bagi pekerja adalah sejumlah tindakan konkrit
wujud solidaritas sosial pengusaha di masa sulit.

Keenam, buruh menuntut pemerintah serta Kadin dan Apindo memastikan hak-hak asasi pekerja
sesuai dengan standar perburuhan ILO yang sudah diratifikasi pemerintah. Indonesia diyakini
bisa menang dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 bila melaksanakan tuntutan tersebut.

191