Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 195
Dia menegaskan, salah satu kebijakan sebagaimana diterapkan dalam PPKM adalah pembatasan
pergerakan (mobilitas) semua warga. Dengan demikian, mestinya pembatasan mobilitas itu juga
berlaku terhadap TKA dan WNA yang akan masuk ke Indonesia. ’’Inilah kenyataan pahit dalam
PPKM yang tidak memasukkan pembatasan terhadap WNA atau TKA. Selama WNA atau TKA
tetap boleh masuk ke negara kita, kemungkinan penularannya juga tetap besar,’’ keluhnya.
Selain itu, kata dia, dikhawatirkan pula masuk varian-varian baru yang lebih ganas dari luar
negeri. Padahal, Indonesia masih kerepotan dan terkendala dalam menangani penularan Covid-
19 saat ini.
Sebelumnya, Karo Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Harahap
menyatakan, kebijakan soal TKA masih sama. Proses pelayanan penggunaan TKA untuk
permohonan baru masih tetap dihentikan sementara. Hal itu sesuai dengan Surat (SE) Edaran
Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA dalam Upaya Pencegahan
Masuknya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Namun, hal itu dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada proyek strategis nasional (PSN) dan
objek vital strategis/nasional. Itu pun harus berdasar pertimbangan atau izin khusus tertulis dari
kementerian/lembaga terkait sepanjang mengikuti ketentuan protokol kesehatan. ’’Pemerintah
tetap berjuang melawan pandemi Covid-19. Namun, ekonomi tetap berjalan lewat proyek-proyek
strategis nasional selama membawa kemanfaatan yang luas,’’ ujarnya.
194
