Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 187
2021 nyaris tidak berlaku bagi pekerja sektor manufaktur TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan
kulit). Sebab dalam praktiknya, puluhan pabrik masih beroperasi 100%.
“Di banyak sentra industri sektor ini misalnya di Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan
Solo, puluhan pabrik masih beroperasi 100%. Para pekerja wajib bekerja, jika tidak mereka akan
kehilangan pekerjaan. Jutaan pekerja bekerja penuh waktu, bahkan melakukan lembur, dalam
ruang tertutup dan padat, tanpa alat pelindung diri dan fasilitas kesehatan memadai,” kata Dian
Septi saat membacakan pernyataan bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor TGSL yang
tergabung dalam Dialog Sosial Sektoral (DSS) TGSL, Senin (19/7/2021).
Akibat hal tersebut, Dian mengatakan klaster pabrik termasuk klaster penyebaran Covid-19 yang
paling agresif. Dari data yang dihimpun serikat pekerja/serikat buruh sektor TGSL, dalam dua
minggu terakhir, ribuan anggotanya di wilayah Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo
terpapar melalui tempat kerja/pabrik. Sebagian besar anggota tinggal di wilayah perumahan
padat sehingga menyebabkan penghuni perumahan juga terpapar.
“Klaster pabrik menyebabkan klaster hunian. Ledakan kasus menyebabkan ketidakmampuan
fasilitas kesehatan yang ada mengatasi masalah. Akibatnya banyak penderita meninggal dunia
hanya karena keterlambatan penanganan akibat antrian yang tak tertangani,” ujar Dian.
Karenanya, aliansi DSS-TGSL meminta pemerintah agar memastikan konsistensi dan sanksi
PPKM Darurat. Selama PPKM Darurat dilakukan secara ambigu, longgar, dan tidak konsisten, hal
tersebut menurutnya akan membuat penyelesaian pandemi Covid-19 semakin lambat.
"Kami juga menuntut pemerintah memastikan perlindungan hak atas kesehatan dan hak-hak
dalam kerja pekerja. Hal ini termasuk memaksa pengusaha melaksanakan protokol kesehatan
ketat, menyediakan APD memadai, dan pembayaran upah tanpa pemotongan dengan alasan
apapun selama pandemi Covid-19 berlangsung,” tegas Dian.
Dian juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang melakukan
penyelewengan dan pelanggaran PPKM Darurat dengan mewajibkan pekerjanya terus bekerja
tanpa APD, tanpa fasilitas kesehatan, dan memaksa mereka bertanggung jawab sendiri.
186
