Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 185
Menurutnya, Kemnaker idealnya hanya mengurus tenaga kerja di dalam negeri saja, sementara
terkait urusan PMI ke luar negeri menjadi urusan BP2MI.
"Jabatan sebagai Kepala Badan maupun jabatan birokrasi lainnya, memiliki periode tertentu yang
akan mengalami pergantian. Akan tetapi, penguatan penataan kelembagaan BP2MI harus
menjadi perhatian yang sangat penting dan terus mendapatkan tindak lanjut, demi tercapainya
sinergitas dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang ideal dalam memberikan
pelindungan terbaik bagi PMI," tegas Benny.
Adapun kegiatan FGD tersebut turut melibatkan sejumlah pihak seperti Ahli Administrasi Publik
dan Kelembagaan Pemerintah, Prof. Eko Prasojo; Project Director SAFE Seas, Nono Sumarsono;
Ahli Administrasi Negara, Prof. Soffian Effendi - berhalangan hadir; Dewan Pengarah Satgas
PSPI-PMI, Marzuki Darusman; serta Wakil Ketua Satgas PSPI-PMI/CEO IOJI, Mas Achmad
Santosa. Selain itu turut hadir juga Anggota Satgas Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal
PMI, Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BP2MI, serta perwakilan
UPT BP2MI seluruh Indonesia.(*)
184
