Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

mengatakan PPKM darurat tidak berlaku bagi ratusan ribu sektor manufaktur TGSL (tekstil,
garmen, sepatu, dan kulit) serta bagi jutaan pekerjanya. Jutaan pekerja bekerja penuh waktu,
bahkan melakukan lembur, dalam ruang tertutup dan padat, tanpa alat pelindung diri (APD,
masker, hand sanitizer, fasilitas mencuci tangan, dll) dan fasilitas kesehatan memadai (klinik, tes
awal, atau vitamin penunjang).

PENULARAN COVID-19 DI PABRIK AGRESIF, BURUH MINTA PEMERINTAH BERI
SANKSI TEGAS KE PENGUSAHA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila, JAKARTA - Buruh meminta pemerintah
memberikan sanksi tegas kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia, karena tidak patuh aturan PPKM darurat. Ketua Umum Federasi
Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti mengatakan PPKM darurat tidak
berlaku bagi ratusan ribu sektor manufaktur TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit) serta bagi
jutaan pekerjanya.

"Di banyak sentra industri sektor ini (misal, Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo),
puluhan pabrik masih beroperasi 100 persen. Para pekerja wajib bekerja, jika tidak mereka akan
kehilangan pekerjaan," urainya dalam dialog virtual, Senin (19/7/2021).

Jutaan pekerja bekerja penuh waktu, bahkan melakukan lembur, dalam ruang tertutup dan
padat, tanpa alat pelindung diri (APD, masker, hand sanitizer, fasilitas mencuci tangan, dll) dan
fasilitas kesehatan memadai (klinik, tes awal, atau vitamin penunjang).
"Implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja No 11/2020 memperburuk situasi pekerja. Sejak
awal tahun 2021, dengan merujuk pada UU Cipta Kerja, sejumlah perusahaan TGSL telah
mengubah sistem kerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak atau pekerja borongan,"
imbuh Dian.
Akibat dari situasi klaster pabrik termasuk klaster penyebaran Covid-19 yang paling agresif. Dian
menambahkan berdasarkan data serikat pekerja/serikat buruh sektor TGSL dalam dua minggu
terakhir ribuan anggota di wilayah Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo terpapar
melalui tempat kerja/pabrik. Buruh meminta pemerintah RI untuk memastikan konsistensi dan
sanksi PPKM darurat yang dinilai masih ambigu, longgar, dan berpotensi memperlambat
penyelesaian pandemi Covid-19.

"Kami meminta pemerintah mendesak Apindo dan Kadin untuk memastikan pemenuhan hak-hak
kesehatan pekerja selama masa pandemi Covid-19. Vaksin gratis bagi pekerja dan keluarga di
lingkungan pabrik, jaminan upah dan fasilitas rehabilitasi kesehatan gratis tindakan nyata
solidaritas sosial pengusaha di masa sulit ini," urainya.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kawasan
industri masuk zona merah penyebaran Covid-19. Dia pun meminta agar hal ini menjadi
perhatian agar dapat segera menekan laju penularan Virus Corona.

"Masih ada yang perlu menjadi perhatian, salah satunya para buruh yang di mana industri ini
masih banyak merahnya. Kalau bisa saya usul jadwal kerja mereka diperketat," kata Menko Luhut
yang juga penanggung jawab PPKM darurat, Rabu (14/7/2021).

Menko Luhut mengusulkan kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah agar
menerapkan mekanisme sehari kerja sehari di rumah. "Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30
hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk
menghindari para pekerja/buruh tersebut dirumahkan," ungkap Menko Luhut.

230