Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021
P. 253
efektif dalam menekan lonjakan penyebaran virus corona (Covid-19). Ketua Bidang Hubungan
Luar Negeri PP Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSP TSK-SPSI) Dion Untung Wijaya mengatakan, pemerintah harus mencari alternatif
kebijakan dari PPKM Darurat.
BURUH TOLAK PERPANJANGAN PPKM DARURAT: TAK EFEKTIF
Jakarta - Serikat buruh menolak wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat . Buruh menganggap, kebijakan PPKM Darurat yang berjalan selama
ini tidak efektif dalam menekan lonjakan penyebaran virus corona ( Covid-19 ).
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit-
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK-SPSI) Dion Untung Wijaya mengatakan, pemerintah
harus mencari alternatif kebijakan dari PPKM Darurat.
"PPKM darurat pun itu tidak menunjukkan hasil penurunan kasus Covid yang signifikan. Padahal
sekarang sudah hampir tanggal 20 dan besok terakhir untuk PPKM darurat. Tapi angka positif di
Indonesia bahkan saat ini sudah dianggap jadi episentrum Covid di dunia," ujar Dion dalam
sebuah konferensi pers virtual, Senin (19/7).
Jika merujuk data Satgas Covid-19, jumlah penambahan kasus sejak PPKM Darurat hari pertama,
3 Juli 2021 hingga 18 Juli kemarin lonjakan kasus masih terus terjadi. Tercatat, selama periode
itu justru ada tambahan 648.538 kasus positif di Indonesia.
Dengan lonjakan kasus tersebut, Dion menilai bahwa PPKM tidak berjalan efektif. Oleh sebab
itu, ia menolak rencana memperpanjang PPKM.
"Ini kan berarti kurang efektif apabila lanjut lagi. mungkin harus dipikirkan cara lain untuk
menekan kasus Covid-19 ini. Salah satunya dengan diperkuat di lingkungan, seperti RT/RW
untuk lebih mengawasi warganya dan PPKM ini kan menurut saya tidak efektifnya memerlukan
tenaga dan biaya yang lumayan besar," jelasnya.
Menurut Dion, efek perpanjangan PPKM Darurat justru akan membuat masyarakat semakin
kesulitan. Ia menyebut, masih banyak warga yang perlu menyambung hidup dengan
mengandalkan pemasukan harian.
"Efeknya pasti akan lebih mempersulit kehidupan dari rakyat Indonesia. Karena segala sesuatu
dibatasi, tapi perut kan tidak bisa dibatasi kebutuhannya. Itu yang membuat kondisi di
masyarakat akan semakin sulit," paparnya.
"Jadi lebih baik pemerintah mempertimbangkan atau mencari cara lain untuk menekan angka
Covid ini agar bisa lebih menurun lagi," kata Dion menambahkan.
Menko PMK Muhadjir Effendy sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan
memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli. Hal ini karena kasus positif belum melandai.
Pemerintah bakal mengumumkan nasib PPKM Darurat sore ini. Rencana itu dibuat menyusul
masa berlaku PPKM Darurat yang akan berakhir esok hari.
Demokrat Klaim Dirindukan Dunia PPKM Masih Longgar Serikat Buruh sektor tekstil, garment,
sepatu, kulit (TGSL), menyebut ada inkonsistensi kebijakan PPKM Darurat. Sebab, masih banyak
perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang mewajibkan seluruh karyawan bekerja dari
kantor atau work from office (WFO).
252
