Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

PEMERINTAH BERSIAP KUCURKAN LAGI BANTUAN SUBSIDI UPAH

Pemerintah berencana untuk menjalankan kembali program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
menyusul penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat. Saat ini, program yang menjadi bagian dari bentuk perlindungan sosial (perlinsos) bagi
masyarakat itu masih dalam tahap penyusunan di jajaran kementerian/lembaga (K/L).

"Masih digodog, nanti kalau sudah selesai kami infokan," ucap Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat dihubungi Investor Daily, Senin (19/7). Program bantuan
subsidi ini sebenarnya sudah berjalan di 2020 namun pada awal 2021 pemerintah memutuskan
untuk tidak melanjutkan program tersebut Presiden Joko Wldodo (Jokowi) pada Selasa (20/7)
malam mengumumkan perpanjangan masa penerapan PPKM Darurat hingga 25 Juli mendatang.
Sebelumnya, PPKM Darurat ini telah diberlakukan mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Anwar belum merinci skema yang akan dijalankan untuk program BSU 2021. Bila melihat skema
yang berjalan di 2020, BSU diberikan untuk pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.
Kala itu, bantuan yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dengan
termin penyaluran dua kali. "(Skema BSU 2021) sedang dibahas," imbuh Anwar.

Senada dengan Anwar, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata
mengatakan, pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai program BSU.
"Rencana tersebut masih dibahas," imbuh Isa.

Program BSU ini juga sempat muncul dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
saat konferensi pers PPKM Darurat Sabtu (17/7) laliL Ia mencantumkan Program Prakerja dan
BSU untuk mendukung tenaga kerja dengan tambahan keterangan, "akan disinergi-kan dengan
rencana bantuan upah".

Hanya saja, Sri Mulyani belum menjelaskan soal BSU ini, termasuk skema dan bentuk
pelaksanaannya. Ia hanya mengungkapkan soal Program Kartu Prakerja yang anggarannya akan
ditambah sebesar Rp 10 biliun menjadi Rp 30 triliun, sehingga ada tambahan kuota 2,8 juta
peserta menjadi 8,4 juta peserta.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, program BSU memberikan
kontribusi 0,20% terhadap pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) 2020.
Program tersebut diberikan untuk 12.265.437 orang dari target awal 15 juta tenaga kerja dengan
anggaran Rp 29,4 triliun. Namun, saat itu ada sejumlah orang yang tidak sesuai dengan
persyaratan yang diberikan oleh pemerintah.

"Hasil penghitungan kualitatif yang dilakukan Puslitbang (Pusat Penelitian dan Pengembangan)
Kemenaker menunjukkan program BSU ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,2%," ucap
Ida Fauziyah.

Lindungi Rakyat
Sementara itu, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) meminta pemerintah untuk
mempertimbangkan kembali rencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021. Menurut Aspek, jangan memperpanjang
PPKM Darurat, kecuali pemerintah siap memberikan bantuan pangan yang mencukupi kepada
rakyat menengah bawah yang terdampak.

"Pandemi Covid-19 dan segala dampaknya memang sangat berat. Pemerintah tetap
berkewajiban untuk melindungi seluruh rakyatnya agar tidak jatuh pada jurang kemiskinan dan
mengalami kelaparan," ucap Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat dalam siaran pers yang
diterima, Senin (19/7).

37