Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JULI 2021

gelombang pertama Covid. "Mudah-mudahan tren pemulihannya sama dengan India, sehingga
pada kuartal III setidaknya sudah terkonfirmasi angka pemulihan yang berlanjut ke kuartal IV,"
tutur dia.

Pemerintah, menurut Josua, juga harus terus-menerus meningkatkan kesadaran masyarakat
agar tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes), walaupun berhasil menghadapi
second wave.

Dia mengungkapkan, apabila pengendalian Covid-19 dijalankan secara konsisten, pemulihan
ekonomi bakal terus berlanjut. "Jika penanganan Covid-19 berhasil, tentu pemerintah tidak perlu
melakukan pengetatan. Masyarakat juga harus mendukung dan bekerja sama agar penularan
Covid bisa dicegah dan ekonomi cepat pulih," tegas dia.

Subsidi Upah

Menurut Sekjen Kemenaker, Anwar Sanusi, pemerintah berencana menjalankan kembali
program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Saat ini program tersebut masih dalam tahap penyusunan
di jajaran kementerian/ lembaga (K/L).

Program bantuan subsidi sudah dijalankan pada 2020, namun sejak awal 2021 dihentikan.
"Masih digodok, nanti kalau sudah selesai kami informasikankan," kata Anwar Sanusi.

Dia belum merinci skema yang dijalankan untuk program BSU 2021. Berdasarkan skema 2020,
BSU diberikan untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Penerima menerima bantuan
sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dengan termin penyaluran dua kali.

Senada dengan Anwar, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengungkapkan,
pemerintah masih melakukan pembahasan ebih lanjut mengenai program BSU. "Rencana
tersebut masih dibahas," ujar Isa.
Menteri Ketenagakerjaan (Mena-ker), Ida Fauziyah sebelumnya mengatakan, program BSU
memberikan kontribusi 0,20% terhadap pertumbuhan ekonomi 2020. Program tersebut
diberikan kepada 12,26 juta orang dari target awal 15 juta orang dengan anggaran Rp 29,4
triliun.

Anggaran Ditambah

Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp
55,21 triliun untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak penerapan PPKM Darurat.
Pada 3 Juli 2021, pemerintah menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan
laju penularan pandemi Covid-19.

"Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah mengalokasikan tambahan
anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 triliun," kata Presiden dalam keterangan pers secara
daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (20/7) malam, mengenai perpanjangan PPKM
Darurat hingga 25 Juli 2021 dari semula 3 Juli hingga 20 Juli.

Presiden menambahkan, tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan tunai, yaitu
Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Program Keluarga Harapan
(PKH), bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik yang dilanjutkan.

Pemerintah, menurut Presiden, juga akan memberikan insentif untuk 1 juta pelaku usaha usaha
mikro dan informal masing-masing sebesar Rp 1,2 juta. "Dan, saya sudah memerintahkan
kepada menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat
yang berhak," ujar Presiden.

32