Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2020
P. 29

REALISASI SUBSIDI UPAH CAPAI RP29,7 TRILIUN

              Jakarta : Program bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja telah tersalurkan sebanyak Rp29,7
              triliun.  Hingga  awal  Desember  2020  sebanyak  12,2  juta  pekerja  telah  mendapat  bantuan
              tersebut atau sekitat 98,8 persen dari total pekerja yang seharusnya mendapatkan. Bantuan
              subsidi upah pekerja ini diberikan demi mendorong daya beli masyarakat sehingga diharapkan
              bisa membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi.

              Reza  Hafiz  Staf  Khusus  Kementerian  Ketenagakerjaan  mengatakan  BSU  tersebut  merupakan
              upaya  pemerintah  untuk  menjaga  daya  beli  dan  konsumsi  para  pekerja  atau  buruh  yang
              terdampak COVID-19. Pekerja yang menerima upah dan sudah didaftarkan oleh perusahaannya
              merupakan para pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

              "Kini BSU telah mencapai tahap lima termin kedua pada periode November-Desember 2020 yang
              sudah terealisasi ke 11 juta penerima manfaat atau 90 persen", ujar Reza Hafiz dalam konferensi
              pers virtual, Kamis (10/12/2020).
              Kementerian Ketenagakerjaan telah mamvalidasi kriteria penerima manfaat BSU ini secara teliti
              karena basis datanya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kriteria penerima manfaat BSU ini yaitu
              warga negara Indonesia (WNI), pekerja anggota aktif jaminan sosial yang dibuktikan dengan
              kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan  sampai  bulan  Juni  2020,  dan  memiliki  upah  atau  gaji  di
              bawah Rp5 juta.

              "Selain itu kita menjaga agar prosesnya langsung diterima penerima manfaat. Oleh karena itulah
              BSU ini kita transfer langsung ke rekening yang bersangkutan," terang Reza Hafiz.

              Demi  menjaga  transparansi,  pihaknya  telah  menyampaikan  pembaruan  data  penerima  tiap
              minggunnya  dimana  basis  datanya  berdasarkan  laporan  bank.  Selain  itu  upaya-upaya
              transparansi terus dilakukan melalui proses pengawasan. Realisasi BSU ini telah diawasi Badan
              Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  "Jadi  misalnya  Bank
              Mandiri sebagai bank penyalur, dalam satu minggu menyalurkan 1 juta data penerima manfaat,
              kita  dapat  datanya  setelah  selesai  penyalurannya.  Tapi  bukan  hanya  bank  Mandiri,  tapi  ada
              empat bank Himbara lainnya" tutur Reza Hafiz.

              Kementerian Ketenagakerjaan mengharapkan BSU terus berlanjut hingga tahun depan. Hal ini
              diperlukan mengingat manfaatnya sangat besar dalam menjaga stabilitas perekonomian. Terkait
              nasib kelanjutan program ini saat ini masih digodog di tingkat eksekutif.

              "Kebijakan  ini  mengikuti  keputusan  dari  KPCPEN  (Komite  Penanggulangan  Covid-19  dan
              Pemulihan Ekonomi Nasional), karena ini merupakan diskusi di tingkat Menteri, juga melihat
              kondisi ekonomi di tahun depan yang akan berimplikasi pada rancangan kebijakan dan anggaran.
              Kita Kementerian Ketenagakerjaan bersiap sebagai pelaksana teknis," tutup Reza Hafiz.




















                                                           28
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34