Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2020
P. 25

BSU TERMIN II SUDAH TERSALURKAN 90 PERSEN

              Jakarta: Hingga awal Desember 2020, Pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan
              Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (KPCPEN)  dengan  anggaran  yang  dikelola  Kementerian
              Ketenagakerjaan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

              Bantuan  ini  bertujuan  untuk  meringankan  beban  ekonomi  para pekerja  sekaligus  membantu
              menggerakkan  roda  perekonomian  nasional  dengan  menjaga  daya  beli  masyarakat  yang
              terdampak pandemi COVID-19.

              Staf  Khusus  Kementerian  Ketenagakerjaan,  Reza  Hafiz  menyampaikan,  hingga  saat  ini
              penyaluran  BSU  termin  II  telah  mencapai  90  persen  atau  telah  tersalurkan  kepada  11  juta
              rekening  penerima  dari  total  12,4  juta  penerima  dengan  total  anggaran  yang  direalisasikan
              Rp29,7 Triliun.

              "BSU  termin  pertama pada  periode  September-Oktober  2020 telah  terealisasi  sebanyak  98,8
              persen. Artinya sudah 12,2 juta orang yang bantuannya sudah terealisasikan. Sedangkan kini
              BSU  telah  mencapai  tahap  lima  termin kedua  pada  periode  November-Desember  2020  yang
              sudah terealisasi ke 11 juta penerima manfaat atau 90 persen," ujar Reza dalam Dialog Produktif
              KPCPEN, Kamis (10/12/2020).

              Reza  mengatakan,  demi  menjaga  transparansi,  Kementerian  Ketenagakerjaan  telah
              menyampaikan pembaruan data penerima tiap minggunnya.

              "Basis datanya berdasarkan laporan bank. Jadi misalnya Bank Mandiri sebagai bank penyalur,
              dalam  satu  minggu  menyalurkan  1  juta  data  penerima  manfaat,  kita  dapat  datanya  setelah
              selesai penyalurannya. Tapi bukan hanya bank Mandiri, tapi ada empat bank Himbara lainnya,"
              tuturnya.

              Selain itu upaya-upaya transparansi terus dilakukan melalui proses pengawasan. Realisasi BSU
              ini telah diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
              "Data penerima manfaat BSU ini tidak kita ubah. Datanya sama seperti yang kami terima dari
              BPJS Ketenagakerjaan," imbuhnya.

              Reza Hafiz menambahkan jika penerima bantuan telah meninggal dunia, maka BSU tetap dapat
              diterima oleh ahli waris sah yang bersangkutan.

              "Selama  rekeningnya  masih  aktif,  nantinya  bisa  dilakukan  pemindahbukuan  ke  ahli  waris,"
              tambahnya.

              Kementerian  Ketenagakerjaan,  kata  Reza,  mengharapkan  BSU  terus  berlanjut  hingga  tahun
              depan, mengingat manfaatnya sangat besar dalam menjaga stabilitas perekonomian.

              "Tapi kebijakan ini mengikuti keputusan dari KPCPEN, karena ini merupakan diskusi di tingkat
              Menteri, juga melihat kondisi ekonomi di tahun depan yang akan berimplikasi pada rancangan
              kebijakan dan anggaran. Kita Kementerian Ketenagakerjaan bersiap sebagai pelaksana teknis,"
              tutupnya.













                                                           24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30