Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 DESEMBER 2020
P. 93
Judul Pengusaha Bisa Masuk Bui Jika Tak Bayar Upah Lembur Pilkada
Nama Media kumparan.com
Newstrend Libur Dan Cuti Bersama 2020
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/pengusaha-bisa-masuk-bui-jika-
tak-bayar-upah-lembur-pilkada-1ukmdXtcjT0
Jurnalis kumparanBISNIS
Tanggal 2020-12-10 16:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kemnaker) Kalau Undang-Undang
denda Rp 10 juta sampai dengan Rp 100 juta atau pidana 1 sampai dengan 12 bulan
negative - Dinar Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kemnaker) Pengaduan kepada
Pengawas Disnaker provinsi
Ringkasan
Kemnaker mewanti-wanti pengusaha yang tidak memberikan upah dan lembur pada liburan
pilkada 9 Desember kemarin.
Sebab Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai
aturan bagi dan pekerja pada saat Pilkada, yaitu dengan tetap memberikan hak-hak tetap.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menegaskan bagi pengusaha yang tidak
memberikan hak lembur akan dikenai sanksi denda Rp 10 juta hingga Rp 100 juta. Bahkan
pengusaha bisa mendapat sanksi pidana.
PENGUSAHA BISA MASUK BUI JIKA TAK BAYAR UPAH LEMBUR PILKADA
Kemnaker mewanti-wanti pengusaha yang tidak memberikan upah dan lembur pada liburan
pilkada 9 Desember kemarin.
Sebab Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai
aturan bagi dan pekerja pada saat Pilkada, yaitu dengan tetap memberikan hak-hak tetap.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menegaskan bagi pengusaha yang tidak
memberikan hak lembur akan dikenai sanksi denda Rp 10 juta hingga Rp 100 juta. Bahkan
pengusaha bisa mendapat sanksi pidana.
92
