Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

"Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan oleh
daerah. Serta untuk merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi,"
ucap Ida dalam konferensi pers secara virtual pada Rabu (12/5).

Ia mengatakan, kondisi pembayaran THR berbeda antara tahun 2020 dan 2021. Pada saat
pembayaran THR tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 begitu terasa bagi dunia usaha dan
industri, sehingga pemerintah memberikan batas toleransi sampai akhir 2020. Akibatnya
pengaduan THR 2021 lebih banyak dibadingkan tahun lalu.

"Kalau dilihat dari jumlah tahun 2020 ada pengaduan sebanyak 683 aduan dan 75%
melaksanakan pembayaran baik yg terlambat bayar, tertunda dan menyepakati sesuai maupun
tidak sesuai dengan ketentuan THR," kata Ida.

Sedangkan berdasarkan data dari posko THR Keagamaan 2021, jumlah laporan sejak 20 April
hingga 12 Mei tercatat 2.897 laporan yang terdiri atas 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan
THR.
"Dari data tersebut, setelah diverifikasi dan divalidasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah
977," ucap Ida.

Ida mengatakan, 350 dari 977 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah
untuk menjadi perhatian Disnaker di 21 provinsi. Sisanya akan dilanjutkan setelah perayaan Idul
Fitri 1442 H.

Dalam proses penyelesaian aduan tersebut, kata Menaker, akan dilakukan pemeriksaan oleh
pengawas ketenagakerjaan. Setelah itu diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan
jangka waktu 30 hari.

"Setelah itu baru bisa diberikan rekomendasi sanksi. Jadi, kalau dihitung-hitung tiga sampai 14
hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian," tutur Ida. Editor : Nasori
(nasori@investor.co.id).

283